Evaluasi Terhadap Implementasi E-Government di Arab Saudi
Universitas Bina Nusantara
______________________________________________________________________
Jurusan Sistem Informasi
School of Information Systems
Karya Tulis Ilmiah
M0214 – Topik-Topik Lanjutan Sistem Informasi
Semester Genap tahun 2013/2014
Halaman Abstrak
Evaluasi terhadap Implementasi E-Government di Arab Saudi
Kelas: 06 PKM
Disusun Oleh:
Jennifer Pauling : 1501189053
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyatnya. Pemerintahan di beberapa negara, baik negara maju maupun negara berkembang kini mulai mengatur anggaran negaranya untuk perencanaan dan pengembangan jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang terhadap sebuah sistem informasi pemerintahan yang berbasiskan arsitektur teknologi, yang dikenal secara umum sebagai E-Government. Konsep dasar E-Government yaitu berupa sistem yang akan mengintegrasikan berbagai data dari departemen-departemen pemerintahan yang ada di suatu negara dengan tujuan awal sebagai media informasi teraktual bagi rakyat hingga pada akhirnya menuju pelayanan akan berbagai kepentingan publik maupun bisnis. Negara di dunia pada umumnya membangun E-Government dimulai dengan membangun web portal negaranya yang kemudian bisa disusul dengan pengembangan E-Services untuk memberikan pelayanan dan kemudahan dalam berbagai bidang, seperti budaya, kesehatan, bisnis, ekonomi, keamanan lalu lintas, pariwisata, dan sebagainya. Dengan adanya E-Government ini diharapkan adanya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik yang memungkinkan adanya interaksi antara pemerintah, rakyat, pelaku bisnis dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan berbagai transaksi melalui berbagai media yang mudah digapai, seperti web hingga menuju ke telekomunikasi selular. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan kepada pemerintah secara nyata berupa pendapatan melalui efisiensi aktivitasnya dengan pemangku kepentingan hingga pada akhirnya terbentuknya sebuah kontrol yang jelas dari pemerintah terhadap semua aktivitas tersebut.
Kata kunci: E-Government, E-Services, Pemangku Kepentingan, Tata Kelola
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara adalah sebuah struktur organisasi yang sangat kompleks yang di dalamnya terdapat struktur pemerintahan dan instansi-instansi yang akan mengelola berbagai bidang kehidupan dari ribuan hingga jutaan jiwa penduduk. Pemerintah dan instansi-instansi ini memiliki hak dan wewenang untuk pengelolaan berbagai aset negara demi menunjang kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya.
Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang maju, maka pemerintah harus dapat membuat sebuah perencanaan terhadap semua aspek negara secara jelas, dimulai dari anggaran pendanaan negara, program kerja, hingga menyangkut adminisitrasi pemerintah dengan semua pemangku kepentingan, yaitu rakyat, pelaku bisnis, imigran, turis, hingga hubungan dengan pemerintahan negara lainnya.
Pemerintah pada dasarnya dituntut untuk transparan terhadap semua pemangku kepentingannya mengenai segala aktivitas yang dilakukan, oleh karena itu untuk mempermudah penyebaran informasi secara aktual dan menyeluruh maka pemerintah di berbagai negara mulai membangun sebuah konsep E-Government melalui web portal resmi negara dan juga semua instansinya yang bisa diakses dengan mudah oleh khalayak umum.
Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk di suatu negara semakin banyak, aspek kehidupan semakin bertambah, kebutuhan semakin meningkat, bisnis semakin berkembang, dan diplomasi negara terus berubah, maka E-Government mulai dikembangkan sebgai bagian dari tata kelola pemerintahan itu sendiri. Pemerintah mulai mengembangkan konsep E-Service yaitu bagian dari E-Government yang akan melayani secara interaktif atas kebutuhan para pemangku kepentingan.
Pelayanan E-Service ini membutuhkan sebuah arsitektur teknologi yang lebih canggih karena harus dapat mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintahan yang ada sehingga dapat mengarahkan para pemangku kepentingan dalam memilih pelayanan yang diinginkan. E-Service juga secara jelas akan menyediakan informasi tentang cara mengajukan pelayanan dan pihak yang akan melayani serta juga menyediakan sarana interaktif untuk tanya jawab dan penyampaian saran serta kritik atas pelayanan yang diberikan.
Hingga saat ini projek-projek pemerintahan terkait E-Government terus dilaksanakan, beberapa negara ada yang sudah memindahkan administrasi rakyatnya secara online, seperti membayar pajak dan fasilitas umum lainnya hingga mengurus dokumen-dokumen penting melalui E-Payment dengan bekerja sama dengan bank-bank yang ada di negara bagian.
Dalam praktiknya, hanya beberapa negara di dunia yang sudah mengembangkan E-Government secara efektif dan efisien, salah satunya adalah Arab Saudi yang implementasi E-Government sudah memiliki infrastruktrur dan fasilitas berupa E-Service dan E-Payment. Namun, teknologi yang baik harus didukung pula dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga partisipasi aktif antara pemerintah dan para pemangku kepentingan agar operasional sistem informasi menjadi lebih efektif, efisien, dan tentunya bermanfaat, hal ini jugalah yang dianggap sebagai tantangan dan pemicu masalah dalam implementasi E-Government di berbagai negara, termasuk Arab Saudi.
1.2 Ruang Lingkup
Karya tulis ilmiah ini akan membahas tentang E-Government dengan mencakup hal-hal di bawah ini.
- Pemaparan tentang implementasi E-Government di Arab Saudi secara umum.
- Pemaparan fitur-fitur E-Government khususnya melalui web portal resmi Arab Saudi http://www.saudi.gov.sa/.
- Evaluasi terhadap tantangan dalam implementasi E-Government di Arab Saudi.
1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dasar yang ingin dicapai dalam penyusunan karya tulis imiah ini adalah:
- Memahami implementasi E-Government di Arab Saudi serta manfaat yang bisa dirasakan baik bagi pemerintah maupun para pemangku kepentingan.
- Mengidentifikasi tantangan dan permasalahan yang bisa menghambat implementasi E-Government di Arab Saudi.
Sedangkan beberapa manfaat yang diperoleh sebagai hasil evaluasi dalam karya tulis ini, antara lain:
- Dapat mengetahui program implementasi E-Government di Arab Saudi.
- Dapat mempelajari sistem informasi berikut beserta arsitektur teknologi pendukung pada E-Government di Arab Saudi.
- Dapat mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dalam implementasi E-Government di Arab Saudi.
1.4 Metodologi Penulisan
Karya tulis ini disusun dengan dua metode utama, yaitu metode studi pustaka dan metode analisa terhadap web portal E-Government Arab Saudi. Metode studi pustaka dilakukan dengan mempelajari referensi dari berbagai sumber, seperti buku penunjang topic E-Government, jurnal online umum tentang E-Government dan secara khusus tentang implementasi E-Government di Arab Saudi, serta laporan penilitian terhadap E-Government.
Sedangkan metode analisa dilakukan dengan mangakses web portal E-Government Arab Saudi dan kemudian melakukan observasi serta penilaian secara langsung terhadap fitur-fitur yang ada. Pada akhirnya akan ditelaah lebih lanjut relevansi antara hasil evaluasi ini dengan berbagai teori yang ada di literatur, sehingga dapat mengidentifikasi masalah, menemukan solusinya, dan membuat kesimpulan serta memberikan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.
1.5 Sistematika Penulisan
Karya tulis ilmiah ini terdiri atas beberapa bab pembahasan, yaitu:
ü BAB 1 : PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran awal mengenai pentingnya implementasi E-Government di suatu negara dan sebagai pembelajaran adalah E-Government di Arab Saudi, yang terdiri atas latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, serta metodologi penulisan laporan.
ü BAB 2 : LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisikan landasan literatur berupa teori umum hingga teori khusus sebagai dasar pengetahuan untuk pemahaman tentang konsep E-Government, tujuan, manfaat, arsitektur dasar, dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasinaya.
ü BAB 3 : PEMBAHASAN
Pada bab ini akan membahas secara lebih mendalam mengenai implementasi E-Government di Arab Saudi dan evaluasi terhadap pelaksanaanya, yang juga meliputi penjelasan terhadap fitur-fitur E-Government pada web portal resmi Arab Saudi.
ü BAB 4 : PENUTUP
Bab ini akan menyimpulkan keseluruhan pembahasan mengenai implementasi E-Government di Arab Saudi, serta pada akhirnya memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan juga untuk pengembangan selanjutnya dari sistem E-Government di Arab Saudi.
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Pemahaman tentang E-Government
E-Government kini menjadi bagian rencana kerja pada hampir setiap negara di dunia dengan visi, misi, dan sasaran yang jelas untuk dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah di beberapa negara sudah dengan mapan menganggarkan biaya pengembangan E-Government per tahun untuk melaksanakan beberapa projek E-Government sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan masing-masing negara.
Menurut (Ask, Andreas, Åke Grönlund: 2008) E-Government didefiniskikan sebagai pengembangan yang mencakup tiga aktor utama, yaitu administrasi pemerintah, pengguna layanan pemerintah, seperti penduduk maupun perusahaan, dan sistem politik untuk demokrasi yang lebih baik melalui adanya keterbukaan.
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa terdapat beberapa macam tujuan penting yang ingin dicapai dalam implementasi E-Government di suatu negara yaitu:
- Sebagai media penyebaran informasi yang teraktual mengenai aktivitas yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan negara.
- Menyediakan layanan administrasi publik yang mudah diakses oleh para pengguna, misalnya untuk membayar pajak, mendaftar fasilitas kesehatan, dan lain-lain.
- Sebagai sarana komunikasi interaktif bagi pemerintah dan pengguan untuk saling bertukar pikiran, menyampaikan saran, dan kritik.
Untuk mencapai hal tersebut, suatu negara harus mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang bisa mendukung tercapainya tujuan tersebut, dimulai dari standarisasi dan kebijakan serta infrastruktur teknologi yang memadai. Hal ini sejalan dengan pemahaman mengenai E-Government (Reddick, Christopher.G : 2008) yang mengatakan bahwa E-Government berkaitan erat dengan pemanfaatan dan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dan aplikasi berbasis web untuk menyediakan akses dalam penyebaran informasi atau layanan yang lebih cepat, murah, mudah, dan efisien kepada publik, pelaku bisnis, instansi pemerintahan, dan juga organisasi non-profit.
Melalui implementasi E-Government di suatu negara diharapkan pemerintah dapat transparan atas segala informasi kepada rakyatnya sehingga terjalin hubungan yang erat serta muncul kepercayaan dari rakyat. Selain itu pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai bidang, hal ini tentunya dapat membuka peluang bisnis yang bagi rakyat maupun investor luar negeri.
Namun keuntungan dari E-Government ini masih memiliki tantangan di berbagai hal yang harus dihadapi agar sistem E-Government yang dibangun bisa memberikan manfaat yang maksimal dan meminimalisir kerugian atau resiko bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Tantangan ini dapat berupa teknikal yang berkaitan dengan infrastruktur sistem E-Government, organisasional yang terkait pengelolaan operasional sistem, sosial yang terkait dengan budaya, dan juga terkait dengan pengelolaan biaya. Berikut ini akan dijabarkan beberapa keuntungan dan tantangan dari implementasi E-Government.
Tabel 2.1 Manfaat dan Tantangan dalam Implementasi E-Government
|
Keuntungan |
Tantangan |
| Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dengan mempermudah komunikasi dan mengurangi biaya operasional. | Teknikal: infrastruktur TIK, privasi, keamanan data. |
| Menghilangkan redudansi dan ketidakpastian akan data dan informasi. | Organisasional: dukungan dari pihak manajemen, resistensi perubahan, kurangnya SDM berkualitas. |
| Meningkatkan transparansi pemerintah sehingga rakyat menjadi loyal dan mudah diberdayakan. | Sosial: adanya pertentangan dengan budaya, kekhawatiran akan berkurangnya kesempatan kerja. |
| Membuka peluang investasi bisnis. | Keuangan: perencanaan budget atas projek E-Government harus tepat untuk menghindari kerugian. |
2.2 Implementasi E-Government
Sebelum memasuki tahapan implementasi E-Government di suatu negara, menurut (Harvard Policy Group: 2000) ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dimana poin nomer 1 sampai 4 menekankan pada proses transisi, sedangkan poin 5 sampai 8 ditujukan dalam menghadapai tantangan yang muncul, antara lain:
1) Menekankan pada bagaimana teknologi informasi dapat terarah pada strategi dan kegiatan pada sektor layanan publik.
2) Menggunakan teknologi informasi yang inovatif dan sejalan dengan strategi dan tujuan, tidak hanya sekedar otomastisasi operasioanal.
3) Menerapkan praktik terbaik (best practices) dalam inisiatif pengembangan teknologi informasi.
4) Mempersiapkam anggaran dana untuk implementasi teknologi informasi yang memiliki harapan keberhasilan
5) Membuat sebuah sistem yang dapat melindungi privasi dan menjamin keamanan data.
6) Mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak melalui teknologi informasi untuk mendorong pembangunan ekonomi.
7) Memanfaatkan teknologi informasi untuk membuka peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat.
8) Mempersiapkan seluruh pemangku kepentingan untuk memasuki era digital.
Dalam memasuki tahapan implementasi E-Government di suatu negara, The United Nations and American Society for Public Administration (UNASPA:2008) menjabarkan ada lima tahapan penting yang harus dilakukan, yaitu: (1) emerging (2) enhanced (3) interactive (4) transaction (5) connected. Pada tahap pertama website milik pemerintah akan berisikan informasi mengenai keseluruhan instansi pemerintahan yang ada. Pada tahap kedua, pemerintah mulai memiliki standar dan kebijakan untuk penyebaran informasi secara publik. Pada tahap ketiga, pemerintah sudah menyediakan fasilitas di web untuk melakukan interaksi dengan para pemangku jabatan, misalnya melalui forum untuk tanja jawab. Memasuki tahap keempat, fasilitas web E-Government akan menyediakan fasilitas untuk transaksi antara pemerintah dan para pemangku jabatan dengan aman dan secara real-time, misalnya melakukan pembayaran pajak. Dan pada tahap terakhir, pemerintah dapat menyediakan “one stop portal” dimana seluruh layanan dari berbagai instansi pemerintah di semua bagian negara dapat saling terintegrasi satu dengan yang lainnya pada sebuah web site universal, hal ini tentunya dapat mempermudah pemrosesan transaksi dengan para pemangku kepentingan.
Gambar 2.1 Tahapan dalam Implementasi E-Government (United Nations Report, 2008)
Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa sebuah sistem E-Government dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila memiliki beberapa kriterias sebagai berikut.
1) Komprehensif: sistem dapat memenuhi dan melayani dengan baik berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan.
2) Terintegrasi: semua aplikasi E-Government harus saling terintegrasi, sehingga para pengguna tidak perlu memasukkan data berkali-kali dan tidak terjadi redundansi atas data yang tesedia.
3) Tesedia dimana-mana: akses terhadap sistem E-Government harus bisa tersedia melalui berbagai macam koneksi dan platform aplikasi.
4) User-Friendly: aplikasi E-Government harus didesain sesuai standar, sehingga dapat dengan mudah dioperasikan oleh semua kalangan pengguna, termasuk oleh pengguna baru.
5) Dapat diakses siapapun: sistem E-Government ini sebaiknya menyediakan beberapa fitur yang bisa mendukung pengguna yang cacat, misalnya fasilitas suara bagi orang buta, fasilitas gerakan tubuh untuk orang tuli, tulisan yang tidak terlalu kecil untuk orang tua yang sudah rabun, dan sebagainya.
6) Keamanan: sistem E-Government harus dapat menjamin keamanan dari lalu lintas data yang dilakukan melalui internet, misalnya harus melalukan sign in untuk mengakses informasi penting.
7) Privasi: data-data terkait transaksi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan harus benar-benar dilindungi dan dipastikan hanya orang yang berhak saja yang bisa mengaksesnya.
8) Re-engineered: sistem E-Government yang sudah ada harus senantiasa dievaluasi keseleruhan aspeknya untuk memperbaiki kelemahan yang masih terjadi dan juga untuk inovasi sistem kedepannya.
9) Interoperabilitas: sebuah sistem E-Government harus menyediakan link ke seluruh sistem yang ada di instansi pemerintahan dan seluruh sistem yang ada ini harus dapat saling bekerja sama dengan lancar.
10) Dapat dikembangkan menuju E-Governance: pengembangan sistem E-Government harus memabawa pada suatu kesempatan untuk tercapainya sebuah sistem tata kelola negara yang baik, yang mencakup pengambilan kebijakan politik secara elektronik oleh seluruh komunitas pengguna.
Berkaitan dengan poin nomor 10, menurut (Heeks:2001), terminologi E-Governance merupakan istilah pengembangan lebih lanjut dari E-Government dimana mencakup tata kelola yang lebih baik karena teknologi informasi sudah dapat dimanfaatkan dengan tepat untuk berbagai pengelolaan berbagai kepentingan negara, hal ini mencakup tiga hal yaitu:
1) E-Administration: ditujukan dalam memperbaiki proses pemerintahan untuk efisiensi biaya melalui penetapan strategi, pengelolaan kinerja, dan pemberdayaan pada bagian internal pemerintah dan instansinya.
2) E-Citizen dan E-Service: ditujukan untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas bagi warga dan mempererat hubungan antara pemerintah dengan warga melalui komunikasi interaktif untuk saling bertukar pikiran.
3) E-Society: ditujukan untuk membangun sebuah komunitas dengan interaksi yang lebih luas, yang didalamnya bisa mencakup pemerintah dan instansinya, warga, serta para pelaku bisnis.
2.3 Komponen Pendukung Digitalisasi E-Government
Untuk mendukung kesuksesan implementasi E-Government secara digital diperlukan beberapa sistem dan tools pendukung, antara lain:
1) Public Access System: sistem yang memungkinkan penyebaran informasi melalui internet agar dapat diakses oleh warga, pelaku bisnis, para pekerja, dan instansi pemerintahan.
2) Knowledge Management System: sistem yang akan mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat mendukung pengambilan keputusan, yang akan disebarkam melalui intranet, ekstranet, dan internet kepada pihak yang membutuhkan.
3) Transaction System: sistem yang akan menangani berbagai transaksi, seperti pembayaran, pendaftaran, dan transaksi lainnya yang terjadi secara online.
4) E-Government Infrastructure System: infrastruktur pengembangan sistem yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan manajemen pengelolaan sistem. Infrastruktur ini harus fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di kedepannya.
5) Management Information System dan Web Integration System: sistem untuk mengelola informasi pada web E-Government diperlukan basis data yang akan menyimpan semua informas dan juga diperlukan integrasi dengan web untuk mendefinisikan struktur data sesuai dengan skema basis data yang ada.
6) Model jaringan kerjasama baru untuk publik maupun privat: kini para pemangku kepentingan di E-Government semakin banyak, oleh karena itu perlu diperhatikan secara seksama untuk membedakan model komunikasi yang dijalankan secara publik ataupun secara privat untuk menjamin keamanan dan provasi data.
7) Decision Support Tools: sistem yang membantu para pimpinan untuk mengambil keputusan melalui analisis mendalam terhadap data yang tesedia.
8) Archiving and Electronic Records Management: sistem yang akan mendefinisikan tipe data, mengontrol lalu lintas data, dan mampu mengelola histori data.
2.4 Area Kolaborasi dalam E-Government
Dalam penerapan E-Government di suatu negara, diperlukan sebuah kolaborasi antara pemerintah dan beberapa pemangku kepentingan untuk mencapai manfaat yang maksimal dalam implementasi E-Government, berikut adalah delapan tipe area kolaborasi yang ada (Fang,Zhiyuan:2002), antara lain:
1) Government-to-Citizen (G2C): pemerintah memberikan informasi terkini mengenai aktivitas pemerintahan sebagai transparansi ke warga serta menawarkan beberapa layanan elektronik bagi warga, seperti membuat visa, izin tinggal, hingga melakukan pembayaran biaya listrik, pajak, denda, dsb.
2) Citizen-to-Government (C2G): warga secara aktif turut berpartisipasi aktif dalam pemerintahan melalui pemberian komen, saran, dan kritik pada pemerintah.
3) Government-to-Business (G2B): pemerintah menampilkan informasi yang jelas terkait dengan peluang investasi bisnis dan biaya pajak yang dibebankan.
4) Business-to-Government (B2G): para pelaku bisnis dapat secara aktif berdiskusi dengan pihak pemerintah terkait investasi bisnis yang baru ingin dilakukan maupun yang sedang berlangsung.
5) Government-to-Employee (G2E): pemerintah dapat menampilkan informasi aktual terkait lowongan kerja di berbagai instansi pemerintahan dan mempersiapkan aplikasi bagi para calon pekerja untuk melamar pekerjaan tersebut secara online.
6) Government-to-Government (G2G): adanya kolaborasi antar seluruh bagian dan instansi pemerintahan yang ada, sehingga dapat saling bertukar informasi dengan dan hal ini tentunya mempermudah untuk pengambilan kebijakan dalam pemerintahan.
7) Government-to-Nonprofit (G2N): pemerintah memberikan informasi mengenai program kerja pemerintah yang bisa melibatkan organisasi non-profit dan juga menyediakan forum untuk berkomunikasi secara efektif.
8) Nonprofit-to-Government (N2G): organisasi non-profit bisa memberikan informasi terkait kegiatan yang yang dilakukan kepada pemerintah dan dapat berkomunikasi aktif dengan pemerintah untuk partispasi dalam berbagai hal, misalnya bantuan pendanaan untuk kegiatan, komersialisasi kegiatan organisasi ke seluruh masyarakat, dan lain-lain.
Gambar 2.2 Area Kolaborasi E-Government (Fang, Zhiyuan: 2002)
Semua model interaksi dalam E-Government ini memiliki tujuan dan jenis transaksi yang berbeda-beda, oleh karena itu dengan adanya E-Government, pemerintah diharapkan dapat membina hubungan yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, saling bertukar pikiran, dan saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Berikut ini akan dijelaskan secara lebih spesifik mengenai karateristik interaksi dalam model kolaborasi E-Government.
Tabel 2.2 Tabel Karakteristik Model Kolaborasi dalam E-Government (Fang, Zhiyuan: 2002)
BAB 3
PEMBAHASAN
3.1 Kondisi Lingkungan di di Arab Saudi
The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) adalah negara yang terletak di bagian tenggara benua Asia, sehingga menurut (Al-Farshy: 2003) KSA adalah jembatan antara belahan barat dengan Asia. Selain itu, dengan lokasi nya di satu sisi berdekatan dengan Afrika dan satu sisinya lagi berdekatan dengan Iran dan Asia Tenggara, KSA berada di lokasi strategis pada Samudra Hindia. Luas negara adalah 2,240,000 kilometer persegi yang dihuni oleh 24 juta jiwa pada tahun 2006 dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,5% per tahun (Al-Soma-2006). Tingkat pertumbuhan ini mengindikasi bahwa KSA dapat menerapkan teknologi dengan lebih muda karena generasi muda pada dasarnya lebih siap uyntuk menerima teknologi. Berikut adalah profil lengkap demografis di KSA.
Tabel 3.1 Profil Negara Arab Saudi (Al-Sohma:2006)
Tabel 3.2 Tabel Demografi di Arab Saudi (Alshehri, Mohammed, et al:2012)
Pada bidang ekonomi KSA didominasi oleh minyak, dimana KSA adalah negara penyedia minyak terbesar (25%) dan juga negara eksportir minyak terbesar.(World Fact Book: 2005). Sektor minyak ini menyumbang 75% untuk pendapatan, 45% untuk GDP, dan 40% untuk pendapatan ekspor (Saudi Network:2005). Akan tetapi, pemerintah mulai membuka peluang bisnis bagi sektor swasta untuk mengurangi ketergantungan negara pada sektor minyak, sehingga kini telah banyak bermunculan pihak swasta yang terlibat dalam pengembang industri dan modernisasi negara.
3.2 Implemetasi E-Government di Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi sudah menaruh perhatian terhadap konsep E-Government dan proses transisi menuju implementasi konsep tersebut. Pemerintah Arab Saudi percaya bahwa akan terdapat banyak keuntungan implementasi E-Government ini untuk perkembangan ekonomi Negara. Pemerintah Arab Saudi juga menyadari bahwa transisi menuju sebuh teknologi informasi tidak akan berhasil tanpa ada kolaborasi dari berbagai pihak dan juga diperlukan pemahaman mendalam akan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pada tahun 2005 Ministry of Communication and Information Technology (MCIT) membuat program E-Government “Yesser” dengan kolaborasi dengan Ministry of Finance dan Communication and Information Technology Commission (CITC).
Pemerintah Arab Saudi membuat program Yesser dengan tujuan umum sebagai berikut:
ü Meningkatkan efisiensi dan produktivitas sector publik.
ü Menyediakan layananan yang mudah bagi individu maupun pelaku bisnis.
ü Meningkatkan Return on Investment (ROI).
ü Menyediakan informasi secara akurat dan tepat waktu.
Selain itu program Yesser memiliki metodologi kerja yang berbasiskan pada prinsip-prinsip di bawah ini.
Gambar 3.1 Prinsip Kerja E-Government Yesser(source: http://www.yesser.gov.sa/)
Prinisip pertama dari program Yesser menyatakan bahwa setiap projek pengembangan E-Government yang dilakukan harus memiliki visi, standarisasi dan kerangka kerja yang jelas dengan prioritas target pengembangan, misalnya sektor pendidikan, sektor layanan publik, dan lain-lain. Prinsip kedua menekankan bahwa sistem E-Government tidak hanya sebagai teknologi saja, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek pendukung lainnya, tertutama terkait budaya, kebiasaan, kenyamanan dan kepuasan pengguna atas layanan yang diberikan. Prinsip ketiga menunjukkan bahwa Yesser tidak berorientasi untuk menciptakan sistem yang tersentralisasi di satu lokasi yang bisa melayani semua kebutuhan pelanggan sekaligus melainkan lebih berorientasi untuk menciptakan kolaborasi dan integrasi data antar seluruh instansi pemerintahan yang ada untuk melayani target pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya Ministry of Municipal and Rural Affairs akan melayani izin membuka usaha bagi para pelaku bisnis. Dan prinsip keempat menekankan bahwa akan ada program pengembangan berlanjut dari Yesser agar dapat senantiasa digunakan oleh pemerintaha dan para pemangku kepentingan untuk memenuhi kepentingan di berbagai bidang.
Gambar 3.2 Kerangka Kerja E-Government di Arab Saudi (Al-Mushayt ,Omar S, et al: 2009)
Implementasi Yesser terhadap infrastruktur dan layanan Teknologi informasi dilaksanan melalui metodologi System Development Life Cycle (SDLC). Metodologi Yesser-SDLC ditujukan untuk menggambarkan secara detail pekerjaan yang dilakukan oleh team projek sesuai dengan tahapan dalam SDLC, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pencapaian sebagai berikut.
ü Menghasilkan prediksi rencana kerja yang yang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan, baik dari segi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan.
ü Memungkinkan para pekerja untuk merencanakan pekerjaan mereka dengan lebih baik melalui prediksi kerja pada poin pertama.
ü Menetapakan serangakaian tugas dasar yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan.
ü Meningkatkan produktivitas pengembangan perangkat lunak Yesser.
ü Seluruh anngota projek memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap keseluruhan proses pada Yesser-SDLC.
ü Meningkatkan keuntungan dengan memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan.
ü Para pekerja bisa mengevaluasi kinerja masing-masing karena semuanya telah memahami standar yang berlaku.
ü Meningkatkan keakuratan dari prediksi jadwal kerja dan budget biaya.
ü Meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.
Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini sudah membuat dua rencana kerja untuk Yesser, yaitu rencana kerja pertama pada tahun 2006 hingga 2011 dan rencana kerja kedua yang sedang berjalan yaitu pada tahun 2012 hingga 2016. Area aktivitas dalam pengembangan Yesser sampai saat ini terdiri atas tiga jenis, yaitu Government-to-Government (G2G) melalui integrasi semua data pada instansi pemerintahan, Government-to-Citizen (G2C) melalui penyediaan layanan publik untuk transaksi administrasi anatara pemerintah dan warga, Government-to-Business (G2B) melalui penyediaan informasi di berbagai bidang terkait peluang bisnis anatara pemerintah dan para pelaku bisnis, dan Government-to-Visitor (G2V) terutama terkait informasi mengenai area wisata yang bisa dikunjungi di Arab Saudi, dan Business-to-Business (B2B) dimana para pelaku bisnis bisa saling bertransasksi secara elektronik melalui E-Payment “Sadad”.
Gambar 3.3 E-Service Government-to-Citizen (source:http://www.yesser.gov.sa/)
Gambar 3.4 E-Service Government-to-Business (source:http://www.yesser.gov.sa/)
Gambar 3.5 E-Service Government-to-Business (source:http://www.yesser.gov.sa/)
Berikut ini juga dijelaskan beberapa projek Yesser yang sudah berjalan di Arab Saudi dan akan terus dikembangkan fungsi dan kegunaannya.
Tabel 3.3 Tabel Projek E-Government Yesser di Arab Saudi (Al-Shehry, Abdullah Mohammed:2008)
3.3 Evaluasi Terhadap Implementasi E-Government di Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi kini sudah memasuki rencana tahap kedua untuk pengembangan program Yesser, implementasi tahap satu telah berhasil dan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan juga para pemangku kepentingan, namun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan dikarenakan banyaknya tantangan dan penghalang yang belum bisa diatasi.
Evaluasi pertama dimaksudkan untuk mengetahui keuntungan apa saja yang dirasakan dalam implementasi Yesser di Arab Saudi, hal ini mencakup berbagai macam aspek seperti yang dipaparkan (Alshesa, Bader Adnan: 2007) bahwa pada dasarnya implementasi Yesser ini memiliki empat jenis keuntungan. Yang pertama adalah terkait keuntungan yang dirasakan pemerintah dan instansinya, dimana pemerintah bisa mengurangi biaya operasional dan menghemat waktu dengan menangani berbagai transaksi secara online. Selain itu biaya komunikasi juga berkurang karena Yesser menyediakan forum untuk interakasi antar isntansi pemerintah dan juga dengan para pemnagku kepentingan.
Keuntungan kedua adalah keuntungan ekonomis yang dirasakan para pemangku kepentingan, dimana semua penduduk di daerah perkotaan maupun pedesaan dapat mengakses informasi di berbagai bidang dan mengakses layanan yang diinginkan, hal ini juga dapat dirasakan oleh para pelaku bisnis. Keuntungan ketiga terkait perdagangan internasional, dimana Arab Saudi telah menjadi salah satu negara anggota dalam World Trade Organization (WTO) dan berdasarkan United Nations E-government Readiness Report tahun 2005, Arab Saudi menduduki posisi 80 dari 191 anggota negara. Oleh karena itu, dengan adanya E-Government pemerintah dapat memperluas jangkauan kerjasamamya untuk perdagangan internasional dengan para pelaku domestik maupun luar negeri. Keuntungan keempat adalah terkait reformasi demokrasi, dimana adanya transparansi dari pemerintah Arab Saudi terkait berbagai informasi seperti dokumen sejarah, politik, kebijakan, dan statistik kondisi negara yang bisa bermanfaat untuk berbagai pihak. Dan keuntungan implementasi Yesser ini secara lebih jelas dijabarkan oleh (Al-Shehry, Abudullah Mohammed:2008) berdasarkan tiap area kolaborasinya.
Tabel 3.4 Tabel Manfaat E-Government Yesser di Arab Saudi pada Area Kolaborasi (Al-Shehry, Abdullah Mohammed:2008)
Selain keuntungan tersebut terdapat beberapa penghalang yang menghambat implementasi E-Government di Arab Saudi (Alfarraj, O, et al: 2013), antara lain:
1) Kurangnya keterlibatan seluruh organisasi pemerintahan dalam menindaklanjuti projek E-Government.
2) Kurangnya kepercayaan dari para pekerja maupun pihak manajemen terhadap perubahan ke era digital.
3) Sulit menspesifikasi 150 layanan pemerintahan untuk diimplementasi pada projek E-Government Yesser.
4) Kurangnya strategi kolaborasi dengan pihak swasta dalam implementasi E-Government Yesser.
5) Kurangnya dokumentasi terhadap prosedur dan proses pengembangan E-Government Yesser.
6) Kurangnya keterlibatan dari universitas dan beberapa pusat penelitian di negara dalam projek E-Government Yesser.
Selain penghalang diatas, terdapat juga beberapa penghalang dalam operasional pelaksanaan E-Government Yesser (Alshesa, Bader Adnan: 2007), yaitu:
1) Masalah akuntabilitas, dimana banyak pekerja yang menjalankan tugasnya dengan tidak professional, misalnya dengan menunda pekerjaan yang sudah dijadwalkan dikarenakan kurangnya kontrol dari pihak manajemen.
2) Masalah aturan dan regulasi negara yang kompleks, sehingga perlu dirancang ulang agar bisa mendukung implementasi E-Government Yesser yang demokratis dan transparan.
3) Kurangnya staff IT yang berkualitas, hal ini tentunya dapat menghambat tahapan implementasi maupun operasional dari E-Government Yesser.
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh (Al-Nuaim, Hana Abdullah:2011) terhadap evaluasi website yang ada di berbagai instansi pemerintah Arab Saudi 8 dari 21 website yang ada diabaikan pemanfaatannya dikarenakan kurangnya layanan yang bisa diberikan kepada warga, selain itu terdapat website yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris, banyak link website yang tidak bisa diakses, dan ada beberpa website yang tidak diakhiri dengan gov.sa, sehingga pada akhirnya hanya 13 website saja yang diperiksa. Dan hasil evaluasi berdasarkan dengan lima tahapan implementasi E-Government menurut United Nations, 13 website yang diperiksa ini hanya mencapai tahapan satu hingga tiga dari lima tahapan yang harus diselesaikan, sehingga pelaksanaanya belum maksimal. Berikut ini akan ditampilkan evaluasi terhadap 13 website yang sudah ada di berbagai instansi pemerintahan di Arab Saudi beserta tahapan yang sudah dilaksanakan.
Tabel 3.5 Tabel Hasil Evaluasi Website di Instansi Pemerintahan Arab Saudi (Al-Nuaim, Hana Abdullah: 2011)
Meskipun implementasi E-Government Yesser masih menghadapi banyak kendala dan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dan efisien, tetapi E-Government Yesser di Arab Saudi ini pada dasaranya telah memiliki infrastruktur model kerja yang baik dan portal web nya sudah mencakup beberapa aspek penting untuk mencapai sebuah tata kelola negara yang baik, sehingga implementasi E-Government Yesser telah mendapat beberapa pengakuan secara internasional melalui beberapa penghargaan, yaitu:
ü Government Technology for Asian Countries 2009.
ü E-Transformation measurement methodology reaps The Best Government Practice Award in the continent of Asia.
ü United Nations Public Service Award.
ü The World Summit 2013 Award.
Untuk menindaklanjuti implementasi tahap satu dari E-Government Yesser, pemerintah Arab Saudi kemudian menetapakan rencana kerja tahap dua dengan jangka waktu kerja dari tahun 2012-2014. Pada implementasi kedua ini ditetapkan sebuah visi nasional baru yang lebih jelas, yaitu “Enabling everyone to use effective government services, in a secure integrated and easy way, through multiple electronic channels”. Visi ini akan diwujudkan melalui strategi kerja sebagai berikut.
ü Membangun angkatan kerja E-Government secara berkelanjutan.
ü Meningkatkan pengalaman publik dalam interaksinya dengan pemerintah.
ü Mengambangkan sebuah budaya kolaborasi dan inovasi.
ü Meningkatkan efisiensi kepemerintahan.
Visi dan strategi ini kemudian lima nilai E-Government yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu:
ü Menampilkan sikap kepemimpinan dalam melakukan pekerjaan.
ü Berpikir secara kreatif untuk melakukan sesuatu yang lebih baik.
ü Jangan menunda, hasilkan sesuatu sesuai dengan harapan.
ü Adanya partisipasi dan dukungan yang efektif.
ü Hasilkan sebuah kebanggaan dengan menunjukkan perkembangan di setiap hari.
Gambar 3.6 Komponen dari Rencana Kerja E-Government Yesser Tahap Kedua (source:http://www.yesser.gov.sa/)
BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberi banyak peluang untuk sebuah pencapaian hasil yang lebih baik, hal ini mendorong pemerintah di berbagai negara untuk mulai memasukkan E-Government sebagai program kerja dan bagian dari anggaran tetap negara. E-Government ini dipercaya dapat memberikan berbagai macam keuntungan bagi pemerintah, antara lain efisiensi biaya dan waktu terhadap administrasi pemerintahan, adanya kerjasama dan integrasi data antar seluruh instansi pemerintahan, serta mendukung komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yaitu warga, turis, dan pelaku bisnis melalui pelayanan publik yang disediakan berbagai instansi pemerintahan. Dapat dismpulkan manfaat tersebut secara keseluruhan memberi peluang bagi perusahaan secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan warganya melalui demokrasi yang transparan dan antar sesama instansi pemerintah dapat saling bekerja sama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sedangkan secara eksternal, pemerintah dapat membuka peluang kerjasama dengan para pelaku bisnis lokal maupun luar negeri untuk lebih mengembangkan sektor industri negara dan media informasi bagi turis bisa memberi pemasukan untuk devisa negara. Disamping manfaat tersebut, perlu diperhatikan berbagai macam tantangan yang bisa menghambat implementasi E-Government, baik dari segi teknikal, organisasional pemerintah, budget keuangan, hingga secara sosial terkait budaya dan kesiapan masyarakat menuju perubahan.
4.2. Saran
Atas permasalahan yang dihadapi dalam implementasi E-Government Yesser di Arab Saudi, penulis menyarankan beberapa hal beikut ini.
- Menerapkan standar, kebijakan, dan regulasi yang jelas dan ketat pada implementasi E-Government untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- Memberikan edukasi dan panduan bagi warga mengenai manfaat E-Government beserta panduan untuk menggunakan layanan secara elektronik.
- Memberikan pelatihan kepada para staff IT untuk mendukung pengembangan E-Government selanjutnya.
- Memastikan semua instansi pemerintahan terlibat dalam pengembangan E-Government dan diperlukan sebuah badan khusus yang akan mengontrol pelaksanaan E-Government di masing-masing instansi.
- Perlu dilakukan evaluasi pada setiap program kerja E-Government yang dijalankan yang digunakan sebagai pembelajaran untuk projek selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA
Alfarraj, O, T.Alhussain, A. Abugabah. (2013). Indentifying The Factors Influencing teh Development of eGovernment in Saudi Arabia: The Employment Grounded Theory Techniques. International Journal of Information and Education Technology , 319- 324.
Al-Mushayt, Omar S, Kashiful Haq, Yusuf Perwej. (2009). Electronic-Government in Saudi Arabia : A Positive Revolution in The Peninsula. International Transactions in Applied Sciences , 87-98.
Al-Nuaim, Hana Abdullah. (2011). An Evaluation Framework for Saudi Arabia E- Government. Journal of E-Government Studies and Best Practices , Vol.2011, 12 pages.
Alshehri, Mohammed, Steve Drew, Osama Alfarraj. (2012). A Comprehensive Analysis of E- Government Services Adoption in Saudi Arabia: Obstacles and Challenges. International Journal of Advanced Computer Science and Applications , 1-6.
Al-Shehry, Abdullah Mohammed. (2008). Transformation toward E-government in The Kingdom of Saudi Arabia: Tecnological and Organizational Perspectives. United Kingdom: The School of Computing, De Montfort University.
Alshesa, Bader Adnan. (2007). The e-government program of Saudi Arabia Advantages and Challenges. Dhahran: King Fahd University of Petroleum and Minerals.
Arabia, Government of Saudi (2014, April 08). About E-Government. Retrieved April 12, 2014, from http://www.saudi.gov.sa/: http://www.saudi.gov.sa/wps/portal/yesserRoot/aboutEgovernment
Ask, Andreas, Åke Grönlund. (2008). Impelemtation Challenges: Competing Structures When New Public Management Meets eGovernment. EGOV , 25-36.
Harvard Policy Group. 2000. Eight Imperatives for Leaders in a Networked World: Guideliness for the 2000 Election and Beyond. John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA(http://www.ksg.harvard.edu/stratcom/hpg).
Heeks, Richard. 2001a. Building e-Governance for Development: A Framework for National and Donor Action. i-Government Working Paper Series, Paper No.12, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Manchester, UK (http://www.man.ac.uk/idpm/idpm_dp.htm#ig).
Fang, Zhiyuan. (2002). E-Government In Digital Era: Concept, Practice, and Development. International Journal of The Computer, The Internet, and Management , 1-22.
Reddick, Christopher G. (2010). Comparativer E-Government. New York: Springer.
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Nama : Jennifer Pauling
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 11 November 1993
Alamat : Jl. 21 No.12 B RT01 RW08 Teluk Gong, Jakarta Utara 14450
No. Telepon : 083893953885
Email : jenniferpauling11@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Riwayat Pendidikan :
| 2011-sekarang | Sistem Informasi
Peminatan : ERP School of Information System, BINUS University |
| 2008-2011 | SMA Negeri 1 Tanjungpinang |
| 2005-2008 | SMP Negeri 5 Tanjungpinang |
| 1999-2005 | SD Swasta Katolik Tanajungpinang |
| 1996-1999 | TK Djuwita Tanjungpinang |
Pengalaman Kerja :
| 2011-now | – Math, Physics, and Chemistry Teacher at Proverbs Course |
| 2012-now | – Duta Binusian as Mentor in BINUS Student Learning Community (BSLC)
– English TOEFL Intermediate One Tutor in Bina Nusantara English Club (BNEC) |