Universitas Bina Nusantara

______________________________________________________________________

Jurusan Sistem Informasi

School of Information Systems

Karya Tulis Ilmiah

M0214 – Topik-Topik Lanjutan Sistem Informasi

Semester Genap tahun 2013/2014

Halaman Abstrak

 Evaluasi terhadap Implementasi E-Government di Arab Saudi

 

                                              Kelas:  06 PKM

 

Disusun Oleh:

 

Jennifer Pauling : 1501189053

 

ABSTRAK

      Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyatnya. Pemerintahan di beberapa negara, baik negara maju maupun negara berkembang kini mulai mengatur anggaran negaranya untuk perencanaan dan pengembangan jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang terhadap sebuah sistem informasi pemerintahan yang berbasiskan arsitektur teknologi, yang dikenal secara umum sebagai E-Government. Konsep dasar E-Government yaitu berupa sistem yang akan mengintegrasikan berbagai data dari departemen-departemen pemerintahan yang ada di suatu negara dengan tujuan awal sebagai media informasi teraktual bagi rakyat hingga pada akhirnya menuju pelayanan akan berbagai kepentingan publik maupun bisnis. Negara di dunia pada umumnya membangun E-Government dimulai dengan membangun web portal negaranya yang kemudian bisa disusul dengan pengembangan E-Services untuk memberikan pelayanan dan kemudahan dalam berbagai bidang, seperti budaya, kesehatan, bisnis, ekonomi, keamanan lalu lintas, pariwisata, dan sebagainya. Dengan adanya E-Government ini diharapkan adanya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik yang memungkinkan adanya interaksi antara pemerintah, rakyat, pelaku bisnis dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan berbagai transaksi melalui berbagai media yang mudah digapai, seperti web hingga menuju ke telekomunikasi selular. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan kepada pemerintah secara nyata berupa pendapatan melalui efisiensi aktivitasnya dengan pemangku kepentingan hingga pada akhirnya terbentuknya sebuah kontrol yang jelas dari pemerintah terhadap semua aktivitas tersebut.

Kata kunci: E-Government, E-Services, Pemangku Kepentingan, Tata Kelola

     

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

 

Negara adalah sebuah struktur organisasi yang sangat kompleks yang di dalamnya terdapat struktur pemerintahan dan instansi-instansi yang akan mengelola berbagai bidang kehidupan dari ribuan hingga jutaan jiwa penduduk. Pemerintah dan instansi-instansi ini memiliki hak dan wewenang untuk pengelolaan berbagai aset negara demi menunjang kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya.

Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang maju, maka pemerintah harus dapat membuat sebuah perencanaan terhadap semua aspek negara secara jelas, dimulai dari anggaran pendanaan negara, program kerja, hingga menyangkut adminisitrasi pemerintah dengan semua pemangku kepentingan, yaitu rakyat, pelaku bisnis, imigran, turis, hingga hubungan dengan pemerintahan negara lainnya.

Pemerintah pada dasarnya dituntut untuk transparan terhadap semua pemangku kepentingannya mengenai segala aktivitas yang dilakukan, oleh karena itu untuk mempermudah penyebaran informasi secara aktual dan menyeluruh maka pemerintah di berbagai negara mulai membangun sebuah konsep E-Government melalui web portal resmi negara dan juga semua instansinya yang bisa diakses dengan mudah oleh khalayak umum.

Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk di suatu negara semakin banyak, aspek kehidupan semakin bertambah, kebutuhan semakin meningkat, bisnis semakin berkembang, dan diplomasi negara terus berubah, maka E-Government mulai dikembangkan sebgai bagian dari tata kelola pemerintahan itu sendiri. Pemerintah mulai mengembangkan konsep E-Service yaitu bagian dari E-Government yang akan melayani  secara interaktif atas kebutuhan para pemangku kepentingan.

Pelayanan E-Service ini membutuhkan sebuah arsitektur teknologi yang lebih canggih karena harus dapat mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintahan yang ada sehingga dapat mengarahkan para pemangku kepentingan dalam memilih pelayanan yang diinginkan. E-Service juga secara jelas akan menyediakan informasi tentang cara mengajukan pelayanan dan pihak yang akan melayani serta juga menyediakan sarana interaktif untuk tanya jawab dan penyampaian saran serta kritik atas pelayanan yang diberikan.

Hingga saat ini projek-projek pemerintahan terkait E-Government terus dilaksanakan, beberapa negara ada yang sudah memindahkan administrasi rakyatnya secara online, seperti membayar pajak dan fasilitas umum lainnya hingga mengurus dokumen-dokumen penting melalui E-Payment dengan bekerja sama dengan bank-bank yang ada di negara bagian.

Dalam praktiknya, hanya beberapa negara di dunia yang sudah mengembangkan E-Government secara efektif dan efisien, salah satunya adalah Arab Saudi yang implementasi E-Government sudah memiliki infrastruktrur dan fasilitas berupa E-Service dan E-Payment. Namun, teknologi yang baik harus didukung pula dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga partisipasi aktif antara pemerintah dan para pemangku kepentingan agar operasional sistem informasi menjadi lebih efektif, efisien, dan tentunya bermanfaat, hal ini jugalah yang dianggap sebagai tantangan dan pemicu masalah dalam implementasi E-Government di berbagai negara, termasuk Arab Saudi.

1.2  Ruang Lingkup

                 Karya tulis ilmiah ini akan membahas tentang E-Government dengan mencakup hal-hal di bawah ini.

1. Pemaparan tentang implementasi E-Government  di Arab Saudi secara umum.
2. Pemaparan fitur-fitur E-Government khususnya melalui web portal resmi Arab Saudi http://www.saudi.gov.sa/.
3. Evaluasi terhadap tantangan dalam implementasi E-Government  di Arab Saudi.

1.3  Tujuan dan Manfaat

Tujuan dasar yang ingin dicapai dalam penyusunan karya tulis imiah ini adalah:

1. Memahami implementasi E-Government di Arab Saudi serta manfaat yang bisa dirasakan baik bagi pemerintah maupun para pemangku kepentingan.
2. Mengidentifikasi tantangan dan permasalahan yang bisa menghambat implementasi E-Government  di Arab Saudi.

Sedangkan beberapa manfaat yang diperoleh sebagai hasil evaluasi dalam karya tulis ini, antara lain:

1. Dapat mengetahui program implementasi E-Government  di Arab Saudi.
2. Dapat mempelajari sistem informasi berikut beserta arsitektur teknologi pendukung pada E-Government  di Arab Saudi.
3. Dapat mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dalam implementasi E-Government  di Arab Saudi.

1.4  Metodologi Penulisan

      Karya tulis ini disusun dengan dua metode utama, yaitu metode studi pustaka dan metode analisa terhadap web portal E-Government Arab Saudi. Metode studi pustaka dilakukan dengan mempelajari referensi dari berbagai sumber, seperti buku penunjang topic E-Government, jurnal online umum tentang E-Government dan secara khusus tentang implementasi E-Government di Arab Saudi, serta laporan penilitian terhadap E-Government.

Sedangkan metode analisa dilakukan dengan mangakses web portal E-Government Arab Saudi dan kemudian melakukan observasi serta penilaian secara langsung terhadap fitur-fitur yang ada. Pada akhirnya akan ditelaah lebih lanjut relevansi antara hasil evaluasi ini dengan berbagai teori yang ada di literatur, sehingga dapat mengidentifikasi masalah, menemukan solusinya, dan membuat kesimpulan serta memberikan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.

 

1.5  Sistematika Penulisan

Karya tulis ilmiah ini terdiri atas beberapa bab pembahasan, yaitu:

ü   BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran awal mengenai pentingnya implementasi E-Government di suatu negara dan sebagai pembelajaran adalah E-Government di Arab Saudi, yang terdiri atas latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, serta metodologi penulisan laporan.

ü   BAB 2 : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan landasan literatur berupa teori umum hingga teori khusus sebagai dasar pengetahuan untuk pemahaman tentang konsep E-Government, tujuan, manfaat, arsitektur dasar, dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasinaya.

ü   BAB 3 : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas secara lebih mendalam mengenai implementasi E-Government di Arab Saudi dan evaluasi terhadap pelaksanaanya, yang juga meliputi penjelasan terhadap fitur-fitur E-Government pada web portal resmi Arab Saudi.

ü   BAB 4 : PENUTUP

Bab ini akan menyimpulkan keseluruhan pembahasan mengenai implementasi E-Government di Arab Saudi, serta pada akhirnya memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan juga untuk pengembangan selanjutnya dari sistem E-Government di Arab Saudi.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1  Pemahaman  tentang E-Government

 

              E-Government kini menjadi bagian rencana kerja pada hampir setiap negara di dunia dengan visi, misi, dan sasaran yang jelas untuk dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah di beberapa negara sudah dengan mapan menganggarkan biaya pengembangan E-Government per tahun untuk melaksanakan beberapa projek E-Government sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan masing-masing negara.

Menurut (Ask, Andreas, Åke Grönlund: 2008) E-Government didefiniskikan sebagai pengembangan yang mencakup tiga aktor utama, yaitu administrasi pemerintah, pengguna layanan pemerintah, seperti penduduk maupun perusahaan, dan sistem politik untuk demokrasi yang lebih baik melalui adanya keterbukaan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa terdapat beberapa macam tujuan penting yang ingin dicapai dalam implementasi E-Government di suatu negara yaitu:

1. Sebagai media penyebaran informasi yang teraktual mengenai aktivitas yang dilaksanakan oleh  instansi pemerintahan negara.
2. Menyediakan layanan administrasi publik yang mudah diakses oleh para pengguna, misalnya untuk membayar pajak, mendaftar fasilitas kesehatan, dan lain-lain.
3. Sebagai sarana komunikasi interaktif bagi pemerintah dan pengguan untuk saling bertukar pikiran, menyampaikan saran, dan kritik.

Untuk mencapai hal tersebut, suatu negara harus mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang bisa mendukung tercapainya tujuan tersebut, dimulai dari standarisasi dan kebijakan serta infrastruktur teknologi yang memadai. Hal ini sejalan dengan pemahaman mengenai E-Government (Reddick, Christopher.G : 2008) yang mengatakan bahwa E-Government berkaitan erat dengan pemanfaatan dan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dan aplikasi berbasis web untuk menyediakan akses dalam penyebaran informasi atau layanan yang lebih cepat, murah, mudah, dan efisien kepada publik, pelaku bisnis, instansi pemerintahan, dan juga organisasi non-profit.

Melalui implementasi E-Government di suatu negara diharapkan pemerintah dapat transparan atas segala informasi kepada rakyatnya sehingga terjalin hubungan yang erat serta muncul kepercayaan dari rakyat. Selain itu pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai bidang,  hal ini tentunya dapat membuka peluang bisnis yang bagi rakyat maupun investor luar negeri.

Namun keuntungan dari E-Government ini masih memiliki tantangan di berbagai hal yang harus dihadapi agar sistem E-Government yang dibangun bisa memberikan manfaat yang maksimal dan meminimalisir kerugian atau resiko bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Tantangan ini dapat berupa teknikal yang berkaitan dengan infrastruktur sistem E-Government, organisasional yang terkait pengelolaan operasional sistem, sosial yang terkait dengan budaya, dan juga terkait dengan pengelolaan biaya. Berikut ini akan dijabarkan beberapa keuntungan dan tantangan dari implementasi E-Government.

Tabel 2.1 Manfaat dan Tantangan dalam Implementasi E-Government

Keuntungan	Tantangan
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dengan mempermudah komunikasi dan mengurangi biaya operasional.	Teknikal: infrastruktur TIK, privasi, keamanan data.
Menghilangkan redudansi dan ketidakpastian akan data dan informasi.	Organisasional: dukungan dari pihak manajemen, resistensi perubahan, kurangnya SDM berkualitas.
Meningkatkan transparansi pemerintah sehingga rakyat menjadi loyal dan mudah diberdayakan.	Sosial: adanya pertentangan dengan budaya, kekhawatiran akan berkurangnya kesempatan kerja.
Membuka peluang investasi bisnis.	Keuangan: perencanaan budget atas projek E-Government harus tepat untuk menghindari kerugian.

2.2  Implementasi E-Government

Sebelum memasuki tahapan implementasi E-Government di suatu negara, menurut (Harvard Policy Group: 2000) ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dimana poin nomer 1 sampai 4 menekankan pada proses transisi, sedangkan poin 5 sampai 8 ditujukan dalam menghadapai tantangan yang muncul, antara lain:

1)      Menekankan pada bagaimana teknologi informasi dapat terarah pada strategi dan kegiatan pada sektor layanan publik.

2)      Menggunakan teknologi informasi yang inovatif dan sejalan dengan strategi dan tujuan, tidak hanya sekedar otomastisasi operasioanal.

3)      Menerapkan praktik terbaik (best practices) dalam inisiatif pengembangan teknologi informasi.

4)      Mempersiapkam anggaran dana untuk  implementasi teknologi informasi yang memiliki harapan keberhasilan

5)      Membuat sebuah sistem yang dapat melindungi privasi dan menjamin keamanan data.

6)      Mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak melalui teknologi informasi untuk mendorong pembangunan ekonomi.

7)      Memanfaatkan teknologi informasi untuk membuka peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat.

8)      Mempersiapkan seluruh pemangku kepentingan untuk memasuki era digital.

Dalam memasuki tahapan implementasi E-Government di suatu negara, The United Nations and American Society for Public Administration (UNASPA:2008) menjabarkan ada lima tahapan penting yang harus dilakukan, yaitu: (1) emerging (2) enhanced (3) interactive (4) transaction (5) connected. Pada tahap pertama website milik pemerintah akan berisikan informasi mengenai keseluruhan instansi pemerintahan yang ada. Pada tahap kedua, pemerintah mulai memiliki standar dan kebijakan untuk penyebaran informasi secara publik. Pada tahap ketiga, pemerintah sudah menyediakan fasilitas di web untuk melakukan interaksi dengan para pemangku jabatan, misalnya melalui forum untuk tanja jawab. Memasuki tahap keempat, fasilitas web E-Government akan menyediakan fasilitas untuk transaksi antara pemerintah dan para pemangku jabatan dengan aman dan secara real-time, misalnya melakukan pembayaran pajak. Dan pada tahap terakhir, pemerintah dapat menyediakan “one stop portal” dimana seluruh layanan dari berbagai instansi pemerintah di semua bagian negara dapat saling terintegrasi satu dengan yang lainnya pada sebuah web site universal, hal ini tentunya dapat mempermudah pemrosesan transaksi dengan para pemangku kepentingan.

 Gambar 2.1 Tahapan dalam Implementasi E-Government (United Nations Report, 2008)

              Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa sebuah sistem E-Government dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila memiliki beberapa kriterias sebagai berikut.

1)      Komprehensif: sistem dapat memenuhi dan melayani dengan baik berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan.

2)      Terintegrasi: semua aplikasi E-Government harus saling terintegrasi, sehingga para pengguna tidak perlu memasukkan data berkali-kali dan tidak terjadi redundansi atas data yang tesedia.

3)      Tesedia dimana-mana: akses terhadap sistem E-Government harus bisa tersedia melalui berbagai macam koneksi dan platform aplikasi.

4)      User-Friendly: aplikasi E-Government harus didesain sesuai standar, sehingga dapat dengan mudah dioperasikan oleh semua kalangan pengguna, termasuk oleh pengguna baru.

5)      Dapat diakses siapapun: sistem E-Government ini sebaiknya menyediakan beberapa fitur yang bisa mendukung pengguna yang cacat, misalnya fasilitas suara bagi orang buta, fasilitas gerakan tubuh untuk orang tuli, tulisan yang tidak terlalu kecil untuk orang tua yang sudah rabun, dan sebagainya.

6)      Keamanan: sistem E-Government harus dapat menjamin keamanan dari lalu lintas data yang dilakukan melalui internet, misalnya harus melalukan sign in untuk mengakses informasi penting.

7)      Privasi: data-data terkait transaksi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan harus benar-benar dilindungi dan dipastikan hanya orang yang berhak saja yang bisa mengaksesnya.

8)      Re-engineered: sistem E-Government yang sudah ada harus senantiasa dievaluasi keseleruhan aspeknya untuk memperbaiki kelemahan yang masih terjadi dan juga untuk inovasi sistem kedepannya.

9)      Interoperabilitas: sebuah sistem E-Government harus menyediakan link ke seluruh sistem yang ada di instansi pemerintahan dan seluruh sistem yang ada ini harus dapat saling bekerja sama dengan lancar.

10)  Dapat dikembangkan menuju E-Governance: pengembangan sistem E-Government harus memabawa pada suatu kesempatan untuk tercapainya sebuah sistem tata kelola negara yang baik, yang mencakup pengambilan kebijakan politik secara elektronik oleh seluruh komunitas pengguna.

Berkaitan dengan poin nomor 10, menurut (Heeks:2001), terminologi E-Governance merupakan istilah pengembangan lebih lanjut dari E-Government dimana mencakup tata kelola yang lebih baik karena teknologi informasi sudah dapat dimanfaatkan dengan tepat untuk berbagai pengelolaan berbagai kepentingan negara, hal ini mencakup tiga hal yaitu:

1)      E-Administration: ditujukan dalam memperbaiki proses pemerintahan untuk efisiensi biaya melalui penetapan strategi, pengelolaan kinerja, dan pemberdayaan pada bagian internal pemerintah dan instansinya.

2)      E-Citizen dan E-Service: ditujukan untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas bagi warga dan mempererat hubungan antara pemerintah dengan warga melalui komunikasi interaktif untuk saling bertukar pikiran.

3)      E-Society: ditujukan untuk membangun sebuah komunitas dengan interaksi yang lebih luas, yang didalamnya bisa mencakup pemerintah dan instansinya, warga, serta para pelaku bisnis.

2.3  Komponen Pendukung Digitalisasi E-Government

Untuk mendukung kesuksesan implementasi E-Government secara digital diperlukan beberapa sistem dan tools pendukung, antara lain:

1)      Public Access System: sistem yang memungkinkan penyebaran informasi melalui internet agar dapat diakses oleh warga, pelaku bisnis, para pekerja, dan instansi pemerintahan.

2)      Knowledge Management System: sistem yang akan mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat mendukung pengambilan keputusan, yang akan disebarkam melalui intranet, ekstranet, dan internet kepada pihak yang membutuhkan.

3)      Transaction System: sistem yang akan menangani berbagai transaksi, seperti pembayaran, pendaftaran, dan transaksi lainnya yang terjadi secara online.

4)      E-Government Infrastructure System: infrastruktur pengembangan sistem yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan manajemen pengelolaan sistem. Infrastruktur ini harus fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di kedepannya.

5)      Management Information System dan Web Integration System: sistem untuk mengelola informasi pada web E-Government diperlukan basis data yang akan menyimpan semua informas dan juga diperlukan integrasi dengan web untuk mendefinisikan struktur data sesuai dengan skema basis data yang ada.

6)      Model jaringan kerjasama baru untuk publik maupun privat: kini para pemangku kepentingan di E-Government  semakin banyak, oleh karena itu perlu diperhatikan secara seksama untuk membedakan model komunikasi yang dijalankan secara publik ataupun secara privat untuk menjamin keamanan dan provasi data.

7)      Decision Support Tools: sistem yang membantu para pimpinan untuk mengambil keputusan melalui analisis mendalam terhadap data yang tesedia.

8)      Archiving and Electronic Records Management: sistem yang akan mendefinisikan tipe data, mengontrol lalu lintas data, dan mampu mengelola histori data.

 

2.4  Area Kolaborasi dalam E-Government

Dalam penerapan E-Government di suatu negara, diperlukan sebuah kolaborasi antara pemerintah dan beberapa pemangku kepentingan untuk mencapai manfaat yang maksimal dalam implementasi E-Government, berikut adalah delapan  tipe area kolaborasi yang ada (Fang,Zhiyuan:2002), antara lain:

1)      Government-to-Citizen (G2C): pemerintah memberikan informasi terkini mengenai aktivitas pemerintahan sebagai transparansi ke warga serta menawarkan beberapa layanan elektronik bagi warga, seperti membuat visa, izin tinggal, hingga melakukan pembayaran biaya listrik, pajak, denda, dsb.

2)      Citizen-to-Government (C2G): warga secara aktif turut berpartisipasi aktif dalam pemerintahan melalui pemberian komen, saran, dan kritik pada pemerintah.

3)      Government-to-Business (G2B): pemerintah menampilkan informasi yang jelas terkait dengan peluang investasi bisnis dan biaya pajak yang dibebankan.

4)      Business-to-Government (B2G): para pelaku bisnis dapat secara aktif berdiskusi dengan pihak pemerintah terkait investasi bisnis yang baru ingin dilakukan maupun yang sedang berlangsung.

5)      Government-to-Employee (G2E): pemerintah dapat menampilkan informasi aktual terkait lowongan kerja di berbagai instansi pemerintahan dan mempersiapkan aplikasi bagi para calon pekerja untuk melamar pekerjaan tersebut secara online.

6)      Government-to-Government (G2G):  adanya kolaborasi antar seluruh bagian dan instansi pemerintahan yang ada, sehingga dapat saling bertukar informasi dengan dan hal ini tentunya mempermudah untuk pengambilan kebijakan dalam pemerintahan.

7)      Government-to-Nonprofit (G2N): pemerintah memberikan informasi mengenai program kerja pemerintah yang bisa melibatkan organisasi non-profit dan juga menyediakan forum untuk berkomunikasi secara efektif.

8)      Nonprofit-to-Government (N2G): organisasi non-profit bisa memberikan informasi terkait kegiatan yang yang dilakukan kepada pemerintah dan dapat berkomunikasi aktif dengan pemerintah untuk partispasi dalam berbagai hal, misalnya bantuan pendanaan untuk kegiatan, komersialisasi kegiatan organisasi ke seluruh masyarakat, dan lain-lain.

 

Gambar 2.2 Area Kolaborasi E-Government (Fang, Zhiyuan: 2002)

            Semua model interaksi dalam E-Government ini memiliki tujuan dan jenis transaksi yang berbeda-beda, oleh karena itu dengan adanya E-Government, pemerintah diharapkan dapat membina hubungan yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, saling bertukar pikiran, dan saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Berikut ini akan dijelaskan secara lebih spesifik mengenai karateristik interaksi dalam model kolaborasi E-Government.

Tabel 2.2 Tabel Karakteristik Model Kolaborasi dalam E-Government (Fang, Zhiyuan: 2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3

 

PEMBAHASAN

 

3.1  Kondisi Lingkungan di di Arab Saudi

 

           The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) adalah negara yang terletak di bagian tenggara benua Asia, sehingga menurut (Al-Farshy: 2003) KSA adalah jembatan antara belahan barat dengan Asia. Selain itu, dengan lokasi nya di satu sisi berdekatan dengan Afrika dan satu sisinya lagi berdekatan dengan Iran dan Asia Tenggara, KSA berada di lokasi strategis pada Samudra Hindia. Luas negara adalah 2,240,000 kilometer persegi yang dihuni oleh 24 juta jiwa pada tahun 2006 dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,5% per tahun (Al-Soma-2006). Tingkat pertumbuhan ini mengindikasi bahwa KSA dapat menerapkan teknologi dengan lebih muda karena generasi muda pada dasarnya lebih siap uyntuk menerima teknologi. Berikut adalah profil lengkap demografis di KSA.

Tabel 3.1 Profil Negara Arab Saudi (Al-Sohma:2006)

 

 

Tabel 3.2 Tabel Demografi di Arab Saudi (Alshehri, Mohammed, et al:2012)

Pada bidang ekonomi KSA didominasi oleh minyak, dimana KSA adalah negara penyedia minyak terbesar (25%) dan juga negara eksportir minyak terbesar.(World Fact Book: 2005). Sektor minyak ini menyumbang 75% untuk pendapatan, 45% untuk GDP, dan 40% untuk pendapatan ekspor (Saudi Network:2005). Akan tetapi, pemerintah mulai membuka peluang bisnis bagi sektor swasta untuk mengurangi ketergantungan negara pada sektor minyak, sehingga kini telah banyak bermunculan pihak swasta yang terlibat dalam pengembang industri dan modernisasi negara.

3.2  Implemetasi E-Government di Arab Saudi

 

Pemerintah Arab Saudi sudah menaruh perhatian terhadap konsep E-Government dan proses transisi menuju implementasi konsep tersebut. Pemerintah Arab Saudi percaya bahwa akan terdapat banyak keuntungan implementasi E-Government ini untuk perkembangan ekonomi Negara. Pemerintah Arab Saudi juga menyadari bahwa transisi menuju sebuh teknologi informasi tidak akan berhasil tanpa ada kolaborasi dari berbagai pihak dan juga diperlukan pemahaman mendalam akan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pada tahun 2005 Ministry of Communication and Information Technology (MCIT) membuat program E-Government “Yesser” dengan kolaborasi dengan Ministry of Finance dan Communication and Information Technology Commission (CITC).

Pemerintah Arab Saudi membuat program Yesser dengan tujuan umum sebagai berikut:

ü  Meningkatkan efisiensi dan produktivitas sector publik.

ü  Menyediakan layananan yang mudah bagi individu maupun pelaku bisnis.

ü  Meningkatkan Return on Investment (ROI).

ü  Menyediakan informasi secara akurat dan tepat waktu.

Selain itu program Yesser memiliki metodologi kerja yang berbasiskan pada prinsip-prinsip di bawah ini.

 

 

 

Gambar 3.1 Prinsip Kerja E-Government Yesser(source: http://www.yesser.gov.sa/)

      Prinisip pertama dari program Yesser menyatakan bahwa setiap projek pengembangan E-Government yang dilakukan harus memiliki visi, standarisasi dan kerangka kerja yang jelas dengan prioritas target pengembangan, misalnya sektor pendidikan, sektor layanan publik, dan lain-lain. Prinsip kedua menekankan bahwa sistem E-Government tidak hanya sebagai teknologi saja, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek pendukung lainnya, tertutama terkait budaya, kebiasaan, kenyamanan dan kepuasan pengguna atas layanan yang diberikan. Prinsip ketiga menunjukkan bahwa Yesser tidak berorientasi untuk menciptakan sistem yang tersentralisasi di satu lokasi yang bisa melayani semua kebutuhan pelanggan sekaligus melainkan lebih berorientasi untuk menciptakan kolaborasi dan integrasi data antar seluruh instansi pemerintahan yang ada untuk melayani target pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya Ministry of Municipal and Rural Affairs akan melayani izin membuka usaha bagi para pelaku bisnis. Dan prinsip keempat menekankan bahwa akan ada program pengembangan berlanjut dari Yesser agar dapat senantiasa digunakan oleh pemerintaha dan para pemangku kepentingan untuk memenuhi kepentingan di berbagai bidang.

Gambar 3.2 Kerangka Kerja E-Government di Arab Saudi (Al-Mushayt ,Omar S, et al: 2009)

       Implementasi Yesser terhadap infrastruktur dan layanan Teknologi informasi dilaksanan melalui metodologi System Development Life Cycle (SDLC). Metodologi Yesser-SDLC ditujukan untuk menggambarkan secara detail pekerjaan yang dilakukan oleh team projek sesuai dengan tahapan dalam SDLC, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pencapaian sebagai berikut.

ü  Menghasilkan prediksi rencana kerja yang yang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan, baik dari segi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan.

ü  Memungkinkan para pekerja untuk merencanakan pekerjaan mereka dengan lebih baik melalui prediksi kerja pada poin pertama.

ü  Menetapakan serangakaian tugas dasar yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan.

ü  Meningkatkan produktivitas pengembangan perangkat lunak Yesser.

ü  Seluruh anngota projek memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap keseluruhan proses pada Yesser-SDLC.

ü  Meningkatkan keuntungan dengan memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan.

ü  Para pekerja bisa mengevaluasi kinerja masing-masing karena semuanya telah memahami standar yang berlaku.

ü  Meningkatkan keakuratan dari prediksi jadwal kerja dan budget biaya.

ü  Meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini sudah membuat dua rencana kerja untuk Yesser, yaitu rencana kerja pertama pada tahun 2006 hingga 2011 dan rencana kerja kedua yang sedang berjalan yaitu pada tahun 2012 hingga 2016. Area aktivitas dalam pengembangan Yesser sampai saat ini terdiri atas tiga jenis, yaitu Government-to-Government (G2G) melalui integrasi semua data pada instansi pemerintahan, Government-to-Citizen (G2C) melalui penyediaan layanan publik untuk transaksi administrasi anatara pemerintah dan warga, Government-to-Business (G2B) melalui penyediaan informasi di berbagai bidang terkait peluang bisnis anatara pemerintah dan para pelaku bisnis, dan Government-to-Visitor (G2V) terutama terkait informasi mengenai area wisata yang bisa dikunjungi di Arab Saudi, dan Business-to-Business (B2B) dimana para pelaku bisnis bisa saling bertransasksi secara elektronik melalui E-Payment “Sadad”.

Gambar 3.3 E-Service Government-to-Citizen (source:http://www.yesser.gov.sa/)

Gambar 3.4 E-Service Government-to-Business (source:http://www.yesser.gov.sa/)

Gambar 3.5 E-Service Government-to-Business (source:http://www.yesser.gov.sa/)

Berikut ini juga dijelaskan beberapa projek Yesser yang sudah berjalan di Arab Saudi dan akan terus dikembangkan fungsi dan kegunaannya.

Tabel 3.3 Tabel Projek E-Government Yesser di Arab Saudi (Al-Shehry, Abdullah Mohammed:2008)

3.3  Evaluasi Terhadap Implementasi E-Government di Arab Saudi

 

Pemerintah Arab Saudi kini sudah memasuki rencana tahap kedua untuk pengembangan program Yesser, implementasi tahap satu telah berhasil dan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan juga para pemangku kepentingan, namun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan dikarenakan banyaknya tantangan dan penghalang yang belum bisa diatasi.

Evaluasi pertama dimaksudkan untuk mengetahui keuntungan apa saja yang dirasakan dalam implementasi Yesser di Arab Saudi, hal ini mencakup berbagai macam aspek seperti yang dipaparkan (Alshesa, Bader Adnan: 2007) bahwa pada dasarnya implementasi Yesser ini memiliki empat jenis keuntungan. Yang pertama adalah terkait keuntungan yang dirasakan pemerintah dan instansinya, dimana pemerintah bisa mengurangi biaya operasional dan menghemat waktu dengan menangani berbagai transaksi secara online. Selain itu biaya komunikasi juga berkurang karena Yesser menyediakan forum untuk interakasi antar isntansi pemerintah dan juga dengan para pemnagku kepentingan.

Keuntungan kedua adalah keuntungan ekonomis yang dirasakan para pemangku kepentingan, dimana semua penduduk di daerah perkotaan maupun pedesaan dapat mengakses informasi di berbagai bidang dan mengakses layanan yang diinginkan, hal ini juga dapat dirasakan oleh para pelaku bisnis. Keuntungan ketiga terkait perdagangan internasional, dimana Arab Saudi telah menjadi salah satu negara anggota dalam World Trade Organization (WTO) dan berdasarkan United Nations E-government Readiness Report tahun 2005, Arab Saudi menduduki posisi 80 dari 191 anggota negara. Oleh karena itu, dengan adanya E-Government pemerintah dapat memperluas jangkauan kerjasamamya untuk perdagangan internasional dengan para pelaku domestik maupun luar negeri. Keuntungan keempat adalah terkait reformasi demokrasi, dimana adanya transparansi dari pemerintah Arab Saudi terkait berbagai informasi seperti dokumen sejarah, politik, kebijakan, dan statistik kondisi negara yang bisa bermanfaat untuk berbagai pihak. Dan keuntungan implementasi Yesser ini secara lebih jelas dijabarkan oleh (Al-Shehry, Abudullah Mohammed:2008) berdasarkan tiap area kolaborasinya.

Tabel 3.4 Tabel Manfaat E-Government Yesser di Arab Saudi pada Area Kolaborasi (Al-Shehry, Abdullah Mohammed:2008)

                                                                                      

Selain keuntungan tersebut terdapat beberapa penghalang yang menghambat implementasi E-Government di Arab Saudi (Alfarraj, O, et al: 2013), antara lain:

1)      Kurangnya keterlibatan seluruh organisasi pemerintahan dalam menindaklanjuti projek E-Government.

2)      Kurangnya kepercayaan dari para pekerja maupun pihak manajemen terhadap perubahan ke era digital.

3)      Sulit menspesifikasi 150 layanan pemerintahan untuk diimplementasi pada projek E-Government Yesser.

4)      Kurangnya strategi kolaborasi dengan pihak swasta dalam implementasi E-Government Yesser.

5)      Kurangnya dokumentasi terhadap prosedur dan proses pengembangan E-Government Yesser.

6)      Kurangnya keterlibatan dari universitas dan beberapa pusat penelitian di negara dalam projek E-Government Yesser.

Selain penghalang diatas, terdapat juga beberapa penghalang dalam operasional pelaksanaan E-Government Yesser (Alshesa, Bader Adnan: 2007), yaitu:

1)      Masalah akuntabilitas, dimana banyak pekerja yang menjalankan tugasnya dengan tidak professional, misalnya dengan menunda pekerjaan yang sudah dijadwalkan dikarenakan kurangnya kontrol dari pihak manajemen.

2)      Masalah aturan dan regulasi negara yang kompleks, sehingga perlu dirancang ulang agar bisa mendukung implementasi E-Government Yesser yang demokratis dan transparan.

3)      Kurangnya staff IT yang berkualitas, hal ini tentunya dapat menghambat tahapan implementasi maupun operasional dari E-Government Yesser.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh (Al-Nuaim, Hana Abdullah:2011) terhadap evaluasi website yang ada di berbagai instansi pemerintah Arab Saudi 8 dari 21 website yang ada diabaikan pemanfaatannya dikarenakan kurangnya layanan yang bisa diberikan kepada warga, selain itu terdapat website yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris, banyak link website yang tidak bisa diakses, dan ada beberpa website yang tidak diakhiri dengan gov.sa, sehingga pada akhirnya hanya 13 website saja yang diperiksa. Dan hasil evaluasi berdasarkan dengan lima tahapan implementasi E-Government menurut United Nations, 13 website yang diperiksa ini hanya mencapai tahapan satu hingga tiga dari lima tahapan yang harus diselesaikan, sehingga pelaksanaanya belum maksimal. Berikut ini akan ditampilkan evaluasi terhadap 13 website yang sudah ada di berbagai instansi pemerintahan di Arab Saudi beserta tahapan yang sudah dilaksanakan.

Tabel 3.5 Tabel Hasil Evaluasi Website di Instansi Pemerintahan Arab Saudi (Al-Nuaim, Hana Abdullah: 2011)

      Meskipun implementasi E-Government Yesser masih menghadapi banyak kendala dan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dan efisien, tetapi E-Government Yesser di Arab Saudi ini pada dasaranya telah memiliki infrastruktur model kerja yang baik dan portal web nya sudah mencakup beberapa aspek penting untuk mencapai sebuah tata kelola negara yang baik, sehingga implementasi E-Government Yesser telah mendapat beberapa pengakuan secara internasional melalui beberapa penghargaan, yaitu:

ü  Government Technology for Asian Countries 2009.

ü  GCC e-Government Award.

ü  E-Transformation measurement methodology reaps The Best Government Practice Award in the continent of Asia.

ü  United Nations Public Service Award.

ü  The World Summit 2013 Award.

Untuk menindaklanjuti implementasi tahap satu dari E-Government Yesser, pemerintah Arab Saudi kemudian menetapakan rencana kerja tahap dua dengan jangka waktu kerja dari tahun 2012-2014. Pada implementasi kedua ini ditetapkan sebuah visi nasional baru yang lebih jelas, yaitu “Enabling everyone to use effective government services, in  a secure integrated and easy way, through multiple electronic channels”. Visi ini akan diwujudkan melalui strategi kerja sebagai berikut.

ü  Membangun angkatan kerja E-Government secara berkelanjutan.

ü  Meningkatkan pengalaman publik dalam interaksinya dengan pemerintah.

ü  Mengambangkan sebuah budaya kolaborasi dan inovasi.

ü  Meningkatkan efisiensi kepemerintahan.

 

            Visi dan strategi ini kemudian lima nilai E-Government yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu:

ü  Menampilkan sikap kepemimpinan dalam melakukan pekerjaan.

ü  Berpikir secara kreatif untuk melakukan sesuatu yang lebih baik.

ü  Jangan menunda, hasilkan sesuatu sesuai dengan harapan.

ü  Adanya partisipasi dan dukungan yang efektif.

ü  Hasilkan sebuah kebanggaan dengan menunjukkan perkembangan di setiap hari.

 

 

Gambar 3.6 Komponen dari Rencana Kerja E-Government Yesser Tahap Kedua (source:http://www.yesser.gov.sa/)

BAB 4

 

KESIMPULAN DAN SARAN

 

 

4.1 Kesimpulan

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberi banyak peluang untuk sebuah pencapaian hasil yang lebih baik, hal ini mendorong pemerintah di berbagai negara untuk mulai memasukkan E-Government sebagai program kerja dan bagian dari anggaran tetap negara. E-Government ini dipercaya dapat memberikan berbagai macam keuntungan bagi pemerintah, antara lain efisiensi biaya dan waktu terhadap administrasi pemerintahan, adanya kerjasama dan integrasi data antar seluruh instansi pemerintahan, serta mendukung komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yaitu warga, turis, dan pelaku bisnis melalui pelayanan publik yang disediakan berbagai instansi pemerintahan. Dapat dismpulkan manfaat tersebut secara keseluruhan memberi peluang bagi perusahaan secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan warganya melalui demokrasi yang transparan dan antar sesama instansi pemerintah dapat saling bekerja sama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sedangkan secara eksternal, pemerintah dapat membuka peluang kerjasama dengan para pelaku bisnis lokal maupun luar negeri untuk lebih mengembangkan sektor industri negara dan media informasi bagi turis bisa memberi pemasukan untuk devisa negara. Disamping manfaat tersebut, perlu diperhatikan berbagai macam tantangan yang bisa menghambat implementasi E-Government, baik dari segi teknikal, organisasional pemerintah, budget keuangan, hingga secara sosial terkait budaya dan kesiapan masyarakat menuju perubahan.

4.2. Saran

            Atas permasalahan yang dihadapi dalam implementasi E-Government Yesser di Arab Saudi, penulis menyarankan beberapa hal beikut ini.

1. Menerapkan standar, kebijakan, dan regulasi yang jelas dan ketat pada implementasi E-Government untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
2. Memberikan edukasi dan panduan bagi warga mengenai manfaat E-Government beserta panduan untuk menggunakan layanan secara elektronik.
3. Memberikan pelatihan kepada para staff IT untuk mendukung pengembangan E-Government selanjutnya.
4. Memastikan semua instansi pemerintahan terlibat dalam pengembangan E-Government dan diperlukan sebuah badan khusus yang akan mengontrol pelaksanaan E-Government di masing-masing instansi.
5. Perlu dilakukan evaluasi pada setiap program kerja E-Government yang dijalankan yang digunakan sebagai pembelajaran untuk projek selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

 

Alfarraj, O, T.Alhussain, A. Abugabah. (2013). Indentifying The Factors Influencing teh        Development of eGovernment in Saudi Arabia: The Employment Grounded Theory       Techniques. International Journal of Information and Education Technology , 319-     324.

Al-Mushayt, Omar S, Kashiful Haq, Yusuf Perwej. (2009). Electronic-Government in             Saudi   Arabia : A Positive Revolution in The Peninsula. International Transactions           in Applied        Sciences , 87-98.

Al-Nuaim, Hana Abdullah. (2011). An Evaluation Framework for Saudi Arabia E-      Government.   Journal of E-Government Studies and Best Practices , Vol.2011, 12            pages.

Alshehri, Mohammed, Steve Drew, Osama Alfarraj. (2012). A Comprehensive Analysis          of E-      Government Services Adoption in Saudi Arabia: Obstacles and Challenges.           International    Journal of Advanced Computer Science and Applications , 1-6.

Al-Shehry, Abdullah Mohammed. (2008). Transformation toward E-government in The          Kingdom of Saudi Arabia: Tecnological and Organizational Perspectives. United Kingdom: The School of Computing, De Montfort University.

Alshesa, Bader Adnan. (2007). The e-government program of Saudi Arabia Advantages          and      Challenges. Dhahran: King Fahd University of Petroleum and Minerals.

Arabia, Government of Saudi (2014, April 08). About E-Government. Retrieved April 12,       2014, from       http://www.saudi.gov.sa/:       http://www.saudi.gov.sa/wps/portal/yesserRoot/aboutEgovernment

Ask, Andreas, Åke Grönlund. (2008). Impelemtation Challenges: Competing Structures          When   New Public Management Meets eGovernment. EGOV , 25-36.

Harvard Policy Group. 2000. Eight Imperatives for Leaders in a Networked World:      Guideliness      for the 2000 Election and Beyond. John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge,       MA(http://www.ksg.harvard.edu/stratcom/hpg).

Heeks, Richard. 2001a. Building e-Governance for Development: A Framework for     National and   Donor Action. i-Government Working Paper Series, Paper No.12,         Institute for     Development Policy and Management, University of          Manchester, Manchester, UK (http://www.man.ac.uk/idpm/idpm_dp.htm#ig).

Fang, Zhiyuan. (2002). E-Government     In Digital Era: Concept, Practice, and            Development.       International Journal of          The Computer, The Internet, and        Management   , 1-22.

Reddick, Christopher G. (2010). Comparativer E-Government. New York: Springer.

 RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama                                 : Jennifer Pauling

Tempat, Tanggal Lahir      : Jakarta, 11 November 1993

Alamat                              : Jl. 21 No.12 B RT01 RW08 Teluk Gong, Jakarta Utara 14450

No. Telepon                      : 083893953885

Email                                 : jenniferpauling11@gmail.com

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Riwayat Pendidikan         :

2011-sekarang	Sistem Informasi Peminatan : ERP School of Information System,  BINUS University
2008-2011	SMA Negeri 1 Tanjungpinang
2005-2008	SMP Negeri 5 Tanjungpinang
1999-2005	SD Swasta Katolik Tanajungpinang
1996-1999	TK Djuwita Tanjungpinang

 

Pengalaman Kerja         :

2011-now	–          Math, Physics, and Chemistry Teacher at Proverbs Course
2012-now	–          Duta Binusian as Mentor in BINUS Student Learning Community (BSLC) –          English TOEFL Intermediate One Tutor in Bina Nusantara English Club (BNEC)

 

 

 

 

 

Universitas Bina Nusantara

______________________________________________________________________

Jurusan Sistem Informasi
School of Information Systems
Tugas Paper
M0214 – Topik-Topik Lanjutan Sistem Informasi
Semester Genap tahun 2013/2014
Halaman Abstrak
Analisis Integrasi Sistem Informasi Enterprise Resource Planning (ERP) pada Human Capital di Universitas

Kelas / Kelompok: 06PKM / 05

Anggota Kelompok:
Arni Virani : 1501155411
Toni Sugino : 1501169865
Hendy Salim : 1501178522
Rendy Rinaldo : 1501188473
Jennifer Pauling : 1501189053
David Santoso : 1501194015

ABSTRAK
Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) kini sudah digunakan oleh berbagai macam bidang kehidupan. Mengingat semakin besarnya kebutuhan akan pengelolaan informasi secara tepat, saat ini tidak hanya perusahaan saja yang ingin mengimplementasikannya,tetapi sistem ERP juga semakin populer di dunia pendidikan, terutama di universitas. Sebuah universitas layaknya perusahaan dagang dan jasa, di dalamnya telah memiliki struktur organisasi dengan berbagai macam divisi untuk penyelesaian akan tugas-tugas tertentu sehingga semua informasi pada setiap divisi harus saling terintegrasi dan selalu upto date. Vendor ERP nomor satu dunia “SAP” menawarkan berbagai macam modul yang bisa dipakai di universitas, salah satu yang paling sering digunakan yaitu modul Human Capital Management (HCM) menimbang karena pengadaan atas sumber daya manusia berkualitas di universitas sangat penting demi keberlangsungan aktivitas akademik dan administratif. Melalui sistem SAP HCM ini, sebuah universitas dapat mengelola sumber daya nya secara lebih teratur, dimana pengelolaan data karyawan terkait data pribadi, absensi, pelatihan, gaji dan insentif dapat diperoleh secara real time. Selain itu, tools di SAP HCM memungkinkan dilakukannya decision-making dan performance measureyang lebih akurat.

Kata kunci: Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Management(HCM), SAP, decision-making, performance measure

BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan berkembangnya aspek kehidupan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maka tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan atas berbagai bidang kehidupan tersebut semakin meningkat dari segi kuantitas maupun kulitasnya. Untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam pemenuhan kebutuhan secara efektif dan efisien tentunya dibutuhkan sebuah sistem informasi dalam mengatur alur komunikasi yang jelas dan terarah di antara seluruh pihak yang terkait, data yang dikelola, aktivitas yang dilakukan, serta seperangkat teknologi penunjang yang mencakup perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat jaringan.
Mengingat banyaknya data yang tersebar di berbagai lokasi, maka diperlukan sebuah integrasi sistem untuk menghubungkan semua data yang terkumpul dan kemudian mengelolanya sesuai dengan fungsionalitas serta kebutuhan agar dihasilkan sebuah informasi yang aktual dan berkualitas.
Saat ini teknologi yang dipercaya efektif dan mampu untuk pengintegrasian berbagai sistem dalam perusahaan kecil, menengah, maupun besar adalah dengan menggunakan Enterprise Resourse Planning (ERP) yang sudah dikembangkan sejak tahun 1960 dari Material RequirementsPlanning (MRP) I dan Material RequirementsPlanning(MRP) II, hal ini didasarkan pada statistik penjualan perangkat lunak ERP yang mencapai $ 45.5 milyar pada tahun 2011 dan diprediksikan akan mencapai $ 50, 3 milyar pada tahun 2015.(Martens, China et al, 2011).
Oleh karena begitu besarnya dan berpotensinya pasar dari produk ERP, maka banyak bermunculan para vendor ERP dengan dua vendor terbaik sepanjang tahun 2012 adalah SAP 25% dan Oracle 13 % (Columbus, 2013). Potensi pasar ini juga memicu meluasnya bidang yang bisa terjangkau oleh ERP termasuk bidang pendidikan.
Beberapa universitas di dunia kini mulai mengimplementasikan ERP dalam mendukung fungsi akademisnya seperti mengatur jadwal kuliah, memproses nilai, dan mengatur kelas pengganti dan fungsi administratif seperti pembayaran uang kuliah dan pembayaran gaji pegawai.Dalam mendukung fungsi ini ERP mewarkan beberapa modul yang bisa diterapkan di universitas seperti Customer Relationship Management (CRM), Financial Accounting and Controlling, serta Human Capital Management (HCM).
Sistem ERP dengan modul HCM pada universitas memungkinkan adanya pengaturan semua karyawan dalam universitas secara lebih spesifik, baik untuk perekrutan, pengelolaan data karyawan, pengaturan jadwal kerja dan cuti, sistem penggajian, hingga mencakup pelatihan dan pengembangan diri karyawan. Semua data dalam siklus proses HCM di universitas ini akan saling terintegrasi dan selalu up to date sehingga memudahkan terlaksananya seluruh proses dengan cepat, tepat, hemat biaya, dan efisiensi waktu. Integrasi siklus HCM ini juga memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan oleh para eksekutif mengenai promosi, penggajian, dan insentif serta mempermudah dalam pengukuran kinerja karyawan melalui catatan absensi karyawan, prestasi yang dicapai karyawan, dan sebagainya.
Berdasarkan pertimbangan mengenai pasaran ERP serta manfaat modul HCM demi tercapainya struktur kerja pada universitas yang saling terintegrasi, maka kami mengajukan karya tulis yang akan membahas modul ERP HCM dari SAP, mengingat sampai saat ini SAP masih menjadi vendor terbaik di dunia.

1.2 Ruang Lingkup
Berikut adalah batasan cakupan dari karya tulis ini, antara lain:

1. Pembahasan menjelaskan tentang pemanfaatan sistem ERP pada universitas.
2. Sistem ERP yang dijelaskan merupakan sistem yang dibangun oleh perusahaan SAP.
3. Modul yang difokuskan dalam pembahasan adalah modul Human Capital Management.

1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dasar yang ingin dicapai dalam penyusunan karya tulis ini adalah:

1. Memahami pentingnya integrasi antar setiap siklus administratif Human Capital Management (HCM) pada universitas.
2. Mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui penggunaan sistem ERP dari SAP untuk modul Human Capital Management.

Sedangkan beberapa manfaat yang diperoleh sebagai hasil evaluasi dalam karya tulis ini, antara lain:

1. Dapat mengatur setiap kebutuhan dalam proses administratif Human Capital universitas dalam sebuah alur proses yang terarah dan jelas hubungannya.
2. Dapat mencari solusi atas permasalahan pengolahan informasi pada bagian Human Capital universitas yang rumit, memakan waktu, dan tidak real time.
3. Dapat mengarahkan aktivitas-aktivitas pada bagian Human Capital universitas untuk diselesaikan secara efektif dan efisien melalui fitur-fitur pada SAP HCM.

1.4 Metodologi Penulisan
Dalam penulisan karya tulis ini dipergunakan berbagai informasi pendukung berdasarkan metode studi kepustakaan yang diperoleh melalui berbagai sumber, seperti buku penunjang mengenai sistem ERP HCM dari SAP, jurnal-jurnal online yang mengupas topik tentang pemanfaatn ERP HCM di universitas, skripsi, dan beberapa website yang menyediakan informasi mengenai pemnafaatan ERP serta statistik penggunaan ERP di dunia. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber iniakan dibuat seebuah pembahasan tentang penerapan SAP HCM di universitas dan kemudian akan dibuat kesimpulan dan saran untuk pengembangan selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan
Karya tulis ilmiah ini terdiri atas beberapa bab pembahasan, yaitu :

• BAB 1 : PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelas mengenai pemahaman awal tentang penggunaan sistem ERP serta vendornya secara umum dan secara khusus mengenai HCM di universitas, yang terdiri atas latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, serta metodologi penulisan laporan.

• BAB 2 : LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisikan teori-teori umum hingga teori khusus yang dijadikan sebagai dasar pengetahuan untuk memahami sistem ERP HCM lenih dalam guna menyokong pembahasan lebih lanjut.

• BAB 3 : PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dijelaskan pembahasan inti pentingnya pengunaan ERP HCM di universitas untuk integrasiseluruh siklus proses HCM universitas agar dapat mengatasi permasalahan yang menghambat aktivitas serta memperoleh keuntungan secara maksimal.

• BAB 4 : PENUTUP
Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari keselurhan pembahasan mengenai pemanfaatan ERP HCM di universitas, serta memaparkan beberapa saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.

BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Teori Umum
2.1.1 Pengertian Sistem
Menurut Satzinger et al. (2010, p6), sistem adalah sekumpulan dari komponen yang terpisah yang bekerja sama untuk mencapai suatu hasil.
Berdasarkan pendapat O’ Brien dan Marakas (2008, p24), sistem adalah sekelompok komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama ke arah tujuan bersama dengan menerima inputan – inputan dan menghasilkan output dalam proses pengelolaan transformasi / perubahan.
Dari definisi – definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari beberapa komponen yang terpisah tetapi saling berhubungan dan terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu yang sama.

2.1.2 Pengertian Data
Menurut Dalkir (2011, p9), data adalah fakta objektif tentang suatu peristiwa yang secara langsung diamati dan diverifikasi. Menurut Davenport dan Prusak yang dikutip oleh Dalkir (2011, p60), data merupakan sekumpulan fakta dari sebuah kejadian yang berlainan.
Berdasarkan pengertian di atas, maka simpulan dari pengertian data adalah suatu fakta yang menggambarkan karakteristik dari entitas seperti orang-orang, tempat, benda atau kejadian yang direkam, diklasifikasikan dan disimpan tetapi tidak diorganisasikan untuk menyampaikan makna tertentu.

2.1.3 Pengertian Informasi
Menurut Satzinger et al. (2010, p7), informasi adlaha data yang telah dikumpulkan, disimpan, dan diproses untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain.
Pendapat O’Brien dan Marakas (2008, p24), mengatakan bahwa informasi adalah data yang ditempatkan dalam konteks yang berarti dan berguna untuk pengguna terakhir.
Dari definisi – definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan data mentah atau fakta – fakta yang telah diolah sehingga memiliki suatu arti dan nilai bagi penerimanya.Adapun nilai – nilai yang terkandung dalam informasi tersebut dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu informasi tersebut relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap.

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi
Menurut Satzinger et al. (2010, p6), sistem informasi adalah suatu kumpulan komponen yang saling terkait yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas – tugas bisnis.
Menurut O’Brien dan Marakas (2006, p5), sistem informasi adalah kombinasi teratur apapun dari orang – orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi.
Dari definisi – definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling terkait, yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan informasi dalam sebuah organisasi untuk membantu dalam penyelesaian tugas bisnis dan pengambilan keputusan.

2.1.5 Human Capital Management
Human Capital Management adalah sebagai salah satu komponen utama dari intellectual capital (intangible asset) yang dimiliki oleh perusahaan.

Human Capital Management (HCM) menurut Chatzkel adalah merupakan upaya untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan manusia untuk mencapai tingkat signifikan yang lebih tinggi secara kinerjanya.Sedangkan menurut Kearns bahwa Human Capital Management adalah menciptakan nilai melalui orang dan merupakan filosofi pembangunan manusia.
Human capital, bukanlah memposisikan manusia sebagai modal layaknya mesin, sehingga seolah-olah manusia yang sama dengan mesin, sebagaimana teori human capital terdahulu. namun setelah teori ini semakin meluas, maka human capital justru bisa membantu pengambil keputusan untuk memfokuskan pembangunan manusia dengan menitikberatkan pada investasi pendidikan (termasuk pelatihan) dalam ranga peningkatan mutu organisasi sebagai bagian pembangunan bangsa. penanganan SDM sebagai human capital menunjukkan bahwa hasil dari investasi berupa pembangunan fisik.

Konsep Human Capital Management (HCM) menjawab pemikiran bagaimana seseorang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan/posisi kerjanya dengan menempatkan insan pekerja yang bertalenta tinggi untuk menempati jabatan/posisi yang cocok dengan talenta mereka. Teori ini menganggap bahwa profit bisnis berkembang dan berkelanjutan ketika perusahaan mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik ketimbang yang ditawarkan para pesaingnya.

Pendekatan HCM sebagai suatu sistem dirancang untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang -bersinambung melalui pengembangan karyawan. Tidak semua peran penting dalam suatu perusahaan memiliki derajat yang sama dalam menciptakan kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Namun yang terpenting ketika menempatkan peran kinerja karyawan terhadap perusahaan maka mereka harus memiliki kemampuan terbaiknya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan ketimbang karyawan di perusahaan pesaingnya.

Berdasarkan tulisan Dave Ulrich, Wayne Broadbank, Jac Fiz-enz serta penelitian yang dilakukan oleh CIPD UK, ada 4 (empat) kategori proses dalam Human Capital process, yaitu :
• Acquisition Process, merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan guna memastikan bahwa didalam pelaksanaan strategi usaha, perusahaan selalu memiliki kompetensi yang dibutuhkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Di dalam proses ini, didisain dan diimplementasikan beberapa sistem Human Capital, terutama sistem perencanaan kekayaan manusia, sistem asesmen dan sistem suksesi.
• Development Process, adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa semua kekayaan manusia (human assets) yang sudah berada di tempatnya, akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki setinggi-tingginya. Di dalam proses ini, didisain dan diimplementasikan beberapa sistem Human Capital, terutama sistem pembelajaran dan pengembangan serta sistem pengembangan kepemimpinan.
• Engagement Process adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa kekayaan manusianya, terutama mereka yang memiliki kompetensi dan kinerja tinggi, memiliki keterikatan yang tinggi terhadap perusahaan. Didalam proses ini, didisain dan diimplementasikan beberapa sistem Human Capital, terutama sistem hubungan industrial dan hubungan kepegawaian.
• Retention Process adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh penghargaan yang diberikan perusahaan, dapat mengelola kompetensi spesifik yang dibutuhkan perusahaan dan mempertahankan kinerja setiap individu didalam perusahaan. Didalam proses ini, didisain dan diimplementasikan beberapa sistem Human Capital, seperti sistem imbal jasa dan sistem manajemen kinerja.

Human capital penting karena merupakan sumber inovasi dan pembaharuan strategi yang dapat diperoleh dari brainstrorming memalui riset laboratorium, impian manajemen, proses reingenneering, dan perbaikan atau pengembangan keterampilan pekerja. selain itu, human capital memberikan nilai tambah dalam perusahaan setiap hari, melalui motivasi, komitmen, kompetensi serta efektivitas kerja tim. nilai tambah yang dapat dikontribusikan oleh pekerja berupa: pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, pemindahan pengetahuan dari pekerja ke perusahaan serta perubahan budaya manajemen (Mayo 2000 dalam Rachmawati et al. 2004).

2.1.6 Enterprise Resource Planning (ERP)
Secara sederhana, Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak (software) yang mengintegrasikan manajemen data dan informasi dari keseluruhan fungsional perusahaan yang meliputi keuangan, accounting, produksi, penjualan, pembelian, human resources dan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi-fungsi tersebut terpisah oleh modul-modul perangkat lunak, namun saling terhubung dengan satu pusat data yang terintegrasi. Dengan banyaknya fungsional yang terlibat di dalamnya, ERP menjadi sistem yang bersifat enter once, use many ways. Artinya, pengguna hanya menggunakan satu akses ke dalam sistem dan akan mendapatkan tampilan serta hak akses sesuai dengan peran dan tanggung jawab (role & responsibilities) yang diberikan oleh perusahaan.

Untuk mendapat gambaran yang lebih luas mengenai ERP, berikut adalah beberapa pengertian ERP menurut para ahli.
• Menurut Daniel E. O’ Leary dalam bukunya Enterprise Resource Planning Systems (Systems, Life Cycle, Electronic Commerce and Risk), ERP adalah paket software powerful yang memungkinkan perusahaan mengintegrasikan berbagai fungsi yang terpisah.
• Menurut James Hall dalam bukunya Accounting Information Systems (Buku 1, Edisi 13, Halaman 45), ERP adalah model sistem informasi yang memungkinkan perusahaan mengotomatiskan dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis utamanya.
• Menurut Ellen Monk dan Bret Wagner dalam bukunya Concepts in Enterprise Resource Planning (Third Edition, Halaman 1), program ERP adalah core software yang digunakan perusahaan untuk mengkoordinasi informasi pada setiap area bisnis. Program ERP membantu untuk mengelola proses bisnis perusahaan secara luas menggunakan satu database dan satu sistem pelaporan manajemen.

Kebutuhan akan ERP dalam perusahaan muncul dikarenakan kekurangan dari model sistem informasi tradisional yang bersifat terpisah, yaitu:
• Banyaknya duplikasi atau redudansi data karena sistem yang dimiliki masing-masing fungsional berbeda dan tidak terintegrasi.
• Pihak manajemen dan strategis kesulitan mendapatkan informasi yang melibatkan data dari berbagai fungsional bisnis karena diperlukan proses untuk mengintegrasikan data-data yang ada.
• Data yang bersifat terpisah memiliki resiko ketidakvalidan yang tinggi.
• Pengguna yang harus mengakses sistem dari beberapa fungsional bisnis direpotkan oleh banyaknya akun yang perlu diingat untuk mengakses masing-masing sistem serta model user interface yang terkadang berbeda pada masing-masing sistem sehingga perlu dipelajari secara khusus.

Pemanfaatan ERP secara tepat akan memberikan keuntungan dan nilai lebih bagi perusahaan, antara lain:
• Sistem yang terintegrasi akan memberikan tingkat kevalidan data yang lebih tinggi serta menghilangkan duplikasi atau redudansi data.
• Informasi yang diperlukan perusahaan dapat diperoleh dengan lebih cepat, bahkan secara real time.
• Hanya ada satu portal akses sistem bagi seluruh pengguna dan menyajikan user interface yang cenderung sama sehingga pengguna lebih mudah menggunakannya.
• Pemanfaatan sistem yang terintegrasi akan menjadikan proses bisnis lebih cepat dan bersifat paperless karena dihilangkannya beberapa proses manual yang tidak diperlukan lagi.
• Kontrol terhadap keamanan, ketersediaan dan kehandalan sistem menjadi lebih mudah karena semua sistem yang digunakan masing-masing fungsional telah terintegrasi.

Seiring berkembangnya dunia teknologi informasi, sistem ERP juga semakin maju. Bahkan saat ini, sistem ERP dapat diakses melalui berbagai perangkat mobile dari luar perusahaan melalui internet, sehingga dapat dijangkau oleh pengguna kapanpun dan dimanapun mereka berada. Hal ini tentunya juga diiringi oleh semakin majunya mekanisme keamanan dari sistem tersebut.

2.1.7 System Apllication and Product in Data Processing (SAP)
SAP (System Application and Product in data processing ) adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software Enterprise Resources Planning (ERP), yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.
SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi/terhubung yang satu dengan lainnya.

SAP terdiri dari modul-modul aplikasi sebagai berikut :
1. SD-Sales & Distribution: membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order (proses sales, shipping dan billing)
2. MM-Materials Management: membantu menjalankan proses pembelian (procurement) dan pengelolaan inventory
3. PP-Production Planning: membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi (manufacturing) suatu perusahaan.
4. QM-Quality Management: membantu men-cek kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistic
5. PM-Plant Maintenance: suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis
6. HR-Human Resources Management: mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, management waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai
7. FI-Financial Accounting: Mencakup standard accounting cash management (treasury), general ledger dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting.
8. CO-Controlling: Mencakup cost accounting, mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas
9. AM-Asset Management: Membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed assets, meliputi proses asset accounting tradisional dan technical assets management, sampai ke investment controlling
10. PS-Project System: Mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan project, pengerjaan dan control.

Dengan mengimplementasikan SAP di suatu organisasi akan mengintegrasikan sistem yang berakibat:

• Perubahan yang dilakukan pada satu modul secara otomatis akan mengupdate modul yang lainnya bila informasi yang dirubah berkaitan dengan modul tersebut. Data akan terupdate secara langsung begitu user menginput data ke dalam sistem.Hal ini yang dikenal dengan istilah “real-time processing”
• Integrasi secara sistem bisa terjadi dengan syarat bahwa seluruh perusahaan harus menggunakan satu sumber data yang sama, baik untuk data customer, data product maupun data vendor.
• Transparansi data – Semua user yang mempunyai akses ke sistem akan dapat melihat semua informasi yang paling up-to-date setiap saat diperlukan walaupun informasi tersebut di-input oleh user lainpun.

Bab III
PEMBAHASAN

3.1 Kegunaan Human Capital Management pada universitas

Modul SAP untuk Human Capital Management (HCM) kebelakangan telah menjadi sebuah tren di kalangan industri, perusahaan, maupun institusi-institusi pemerintahan dan swasta yang juga mencakupi dunia pendidikan. Berkembangnya sebuah institusi menyebabkan pertumbuhan sumber daya manusia yang meningkat pula, hal ini dapat terjadi dikarenakan seiring pertumbuhan membuat proses bisnis utama dari institusi tersebut telah berkembang pesat dan tidak mungkin dapat dikelola dengan sumber daya manusia dalam jumlah kecil.
Hal ini pun terjadi di institusi dunia pendidikan salah satunya di universitas. Kebanyakan universitas di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengelola karyawan yang semakin berkembang jumlahnya dan sudah tidak memungkinkan bagi pihak manajemen untuk mengelola data-data karyawan dengan hanya menggunakan cara tradisional seperti menulis di dalam kertas ataupun hanya dengan menginput data ke program lunak penulisan seperti Microsoft Excel. Selain mengakibatkan tingginya error, hal ini juga mengakibatkan tingkat redudansi yang tinggi, tidak adanya back updata jika mungkin, suatu hari institusi tersebut mengalami bencana.
Adanya sistem informasi dalam pengelolaan data-data tersebut telah terbukti sangat membantu untuk mengatasi permasalahan yang ada, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan modul HCM dari SAP.
Secara garis besar, kebanyakan perusahaan mengadopsi sistem yang dikembangkan SAP dikarenakan perangkat lunak yang ditawarkan memang menawarkan berbagai keuntungan antara lain:
• Adanya tingkat integrasi yang tinggi antara aplikasi – aplikasiindividu yang mungkin digunakan oleh masing-masing institusi sehingga konsistensi data akan terjamin dan menyebabkan tingkat redudansi yang rendah.
• SAP mampu mengintegrasikan proses end-to-end secararingkas.
• SAP mampu mendukung untuk mentransformasikan institusi, perusahaan atau organisasi secara menyeluruh
• Mengurangi jumlah biaya dan waktu yang digunakan untukmengembangkan dan menguji semua program-program yangada dalam satu perusahaan. Untuk itulah kebanyakanperusahaan akan mencoba menggunakan tool yang tersedia dalam SAP.
• Banyaknya perusahaan yang telah mengadopsi sistem tersebut untuk mengintegrasikan proses bisnisnya.

3.2 Siklus Human Capital Management pada Universitas

Di dalam sebuah universitas, pada dasarnya setiap proses pengelolaan sumber daya manusia yang menggunakan ERP mempunyai siklus HCM seperti gambar berikut:

3.1 Siklus mySAP Human Capital Management

Dari gambar dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa best practicesyang ditawarkan SAP tidak hanya mencakupi penyimpanan data karyawan secara komputerisasi namun juga memberikan sebuah system yang saling terintegrasi untuk mengelola data karyawan dalam sebuah universitas dan berbagai fungsi lainnya seperti:
• Time Management
• Personnel Administration
• Payroll
• Enterprise Compensation Management
• Recruitment
• Personnel Cost Planning
• Personnel Development
• Learning
Dalam mySAP ERP HCM terdapat beberapa elemen yang telah disebutkan sebelumnya. Elemen-elemen tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan menurut proses siklus yang secara umum dilakukan sebagai berikut:

1. Recruitment
Perekrutan adalah proses awal dari seorang karyawan masuk dan bekerja dalam suatu universitas. Dari proses perekrutan ini dapat diketahui apakah seorang pelamar akhirnya bisa diterima dan bekerja di universitas atau tidak. Dari iklan lowongan pekerjaan dalam advertisement, pelamar kemudian akan mengirim data diri untuk lamaran pekerjaan dapat melalui on paper atau email. Integrasi antara recruitment dan Manager,s Desktop akan menungkinkan manajer untuk melihat dan memaintain data pelamar. Jika seorang pelamar bisa diterima, data pelamar tersebut akan ditransfer kedalam data karyawan sebagai employee file.

2. Personal Managemen
Personal management diperlukan untuk memastikan setiap karyawan mendapatkan pelatihan untuk melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan target perusahaan. Personal management ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan itu sendiri. Selain itu juga dapat mendukung pencapaian sasaran perusahaan dengan cara merinci tujuan-tujuan yang akan dilakukan, mengelola Appraisal dan membuat Compensation Adjustment. Performance Management membutuhkan integrasi antara proses recruitment karena untuk menentukan apakah seorang karyawan baru membutuhkan sebuah pelatihan atau tidak.

3. Personnel Development
Pada siklus ini dapat menentukan dan merencanakan sebuah training yang dibutuhkan karyawan dengan melakukan integrasi Antara training dan event management. Pelatihan yang di lakukan digunakan untuk menunjang pekerjaan yang akan di kerjakan oleh karyawan.

4. Training and Event Management
Siklus ini membutuhkan integrasi Antara komponen yang menunjang perencanaan, pengeksekusian dan pengaturan pelajaran training dan bisnis event. Proses yang di lakukan pada training ini yaitu :
• Perencanaan bisnis event
• Katalog bisnis venet
• Rincian aktivitas
• Melakukan pekerjaan yang berulang seperti follow up, memesan tempat.
5. Time Management
Pada siklus ini membantu dalam segala proses yang berhubungan dengan perencanaan, pencatatan dan evaluasi karyawan dalam hal kehadiran dan waktu absen. Informasi yang menyediakan waktu dan performa kerja sangat penting dalam elemen HCM.Pada pencatatan data waktu juga dapat di integrasikan antar area HCM seperti training dan event management.

6. Penilaian
Fungsi penilaian dapat membantu dalam menilai proses yang sedang berjalan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. Penilaian ini digunakan untuk menilai kinerja sebuah universitas dan karyawan yang bekerja di dalamnya. Pengintegrasian antar komponen mySAP dapat berarti :
• Integrasi dengan personel development dapat mentransfer kebutuhan karyawan dalam posisi dan kualifikasi tertentu.
• Integrasi dengan Strategic Enterprise management dapat menunjukkan tujuan departemen.
• Integrasi dengan komponen management dapat meng-otomatisasi default penyesuaian kompensasi.
• Integrasi dengan bisnis information warehouse dapat menyusun analisis dalam sebuah penilaian.

7. Payroll
Proses yang sangat terkait erat dengan time management adalah penggajian. Time management dikelola dengan baik dan bertujuan agar proses perhitungan gaji setiap karyawannya terbentuk secara akurat berdasarkan waktu jam kerja yang telah dicatat dan absen dari setiap karyawan. Pengolahan gaji dalam payroll process ini tidak hanya berdasarkan waktu kerja karyawan, tetapi juga berdasarkan elemen-elemen remunerasi yang dimiliki setiap karyawan dan semua ini diolah dalam sistem Payroll.

8. Personel Cost Planning
Proses ini dapat menggambarkan basis data yang sangat luas dan dapat di integrasikan dengan aplikasi lainnya. Perencanaan dalam proses ini dapat di gunakan untuk:
• Membuat buget untuk training dan event managemen.
• Mentransfer data untuk controlling.
• Mengeluarkan proyeksi biaya untuk analisis dalam SAP bisnis information warehouse.

Jika ditelaah proses-proses di HCM secara nyata, selain yang dipaparkan oleh SAP, dapat juga dipecahkan menjadi seperti:

1. Man Power Planning
Istilah proses perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membantu kinerja yang dijalankan dalam universitas. Proses ini diperlukan untuk menentukan struktur organisasi yang tepat beserta posisi-posisi yang dibutuhkan di dalamnya.
2. Management of Organization Master data
Management of Organization Master data adalah proses membuat Unit organisasi baru, memperbaharui Unit, menetapkan Cost center untuk Unit organisasi, dan Delimit Unit organisasi. Adapun yang dimaksud organisasi di sini merujuk kepada departemen baru yand dibuat untuk menunjang kinerja di dalam universitas. Proses ini dapat dilakukan jika telah dibuat MPP(Man Power Planning).
3. Management of Position Master data
Management of Position Master data adalah proses membuat posisi baru beserta deskripsi pekerjaannya, memperbaharui posisi, dan Delete posisi. Proses ini dilakukan setelah ada unit organisasi yang akan di-assign dengan posisi.
4. Hiring
Untuk menempati posisi kosong yang ada pada Unit organisasi, maka akan dilakukan perekrutan. Setelah proses perekrutan selesai maka akan dilakukan proses Hiring karyawan. Proses Hiring mencakup orientasi karyawan baru dan memasukkan Data-Data karyawan ke dalam Master data karyawan di dalam sistem. Umunya, setiap karyawan yang telah di-Hiring akan dikelompokkan ke dalam 4 kategori :
a. Permanent : Kategori ini diperuntukkan bagi karyawan yang di-hire sebagai pegawai tetap di perusahaan. Untuk memperoleh status Permanent, karyawan dapat melewati masa percobaan selama 3 bulan (Probation ) atau tanpa melalui masa percobaan.
b. Contract : Kategori ini diperuntukkan bagi karyawan yang dihire sebagai pegawai kontrak di perusahaan. Ada 2 sub kategori untuk kontrak :
i. Kontrak dengan masa 6 bulan
ii. Kontrak dengan masa 1 tahun
c. Retired Contract :Kategori ini diperuntukkan bagi pensiunan karyawan yang di-hire kembali oleh perusahaan. Padakategori ini juga terdapat 2 sub kategori :
i. Kontrak dengan masa 6 bulan
ii. ii. Kontrak dengan masa 1 tahun
Pada dasarnya kontrak dan Retired kontrak sama, hanya berbeda di status karyawan.
a. Expatriat : Kategori ini diperuntukkan bagi karyawan asing yang bekerja di dalam perusahaan. Karyawan dengan status expatriat dapat di-hire sebagai karyawan tetap (Permanent) atau di-hire sebagai karyawan kontrak (Contract ). Status karyawan expatriat dibedakan dari ketiga kategori lainnya untuk membedakan penanganan gaji , pajak, maupun tunjangan nantinya.
5. Permanent
Permanent adalah status karyawan baru sebagai karyawan tetap di universitas dengan melalui masa percobaan atau tanpa melalui masa percobaan.
6. Contract I
Contract I adalah status karyawan baru sebagai karyawan kontrak dengan masa kontrak 6 bulan atau masa kontrak 1 tahun.
7. Probation
Probation adalah masa percobaan 3 bulan yang akan dilalui oleh beberapa karyawan baru sebelum resmi menjadi karyawan tetap. Pada akhir masa percobaan tiap kepala departemen yang terkait akan memutuskan apakah karyawan akan diterima sebagai karyawan tetap atau tidak.
8. The Appointment to Permanent
Appointment to Permanent adalah proses penunjukkan karyawan baru sebagai karyawan tetap secara resmi. Proses ini dapat dilakukan langsung setelah proses hiring atau melalui proses probation terlebih dahulu.
9. Extension Contract
Extension Contract adalah proses perpanjangan kontrak kerja karyawan. Karyawan dengan masa kontrak 6 bulan dapat diperpanjang kembali dengan masa kontrak 6 bulan maupun 1 tahun.
Sedangkan karyawan dengan masa kontrak 1 tahun dapat memperpanjang kembali kontraknya dengan masa kontrak 1 tahun maupun 6 bulan. Perpanjangan kontrak hanya boleh dilakukan 1 kali untuk 1 Personnel Number, dikarena aturan di Indonesia yang hanya memperbolehkan karyawan untuk dikontrak 2 kali.
10. Contract II
Contract II adalah status karyawan kontrak yang kontraknya telah diperpanjang dari Contract I menjadi Contract II.
11. Re-hiring
Re-hiring adalah proses Hiring kembali karyawan yang telah habis masa kontrak duanya, yang kontraknya tidak dapat diperpanjang kembali. Proses Re-hiring dilakukan dengan membuat kontrak baru dengan Personnel Number yang berbeda untuk karyawan tersebut. Proses Re-hiring ini dapat meng-hiring karyawan kembali sebagai karyawan kontrak atau menjadi karyawan permanen.
12. Transfer
Transfer adalah proses pemindahan karyawan ke anak cabang perusahaan lain atau memindahkan karyawan ke departemen lain dalam perusahaan.
13. Organizational reassignment
Organizational reassignment adalah proses memperbaharui jabatan karyawan karena adanya perubahan struktur organisasi pada manajemen universitas.
14. Promotion
Promotion adalah proses naik pangkat atau jabatan bagi karyawan yang memiliki hasil evaluasi kemampuan dan kinerja baik, yang diajukan oleh kepala departemen yang terkait.
15. Demotion
Demotion adalah proses turun pangkat atau jabatan bagi karyawan yang memiliki kinerja buruk atau dianggap tidak layak untuk menempati jabatan tersebut oleh kepala departemen yang terkait.
16. Disciplinary action
Disciplinary action adalah proses penentuan dan pembuatan surat peringatan (Warning Letter) bagi karyawan yang melanggar aturan universitas.
17. Personnel Master data Change
Personnel Master data Change adalah proses untuk memperbaharui Data-Data pribadi karyawan yang telah berubah berdasarkan permintaan karyawan untuk kepentingan Administrasi universitas.
18. Suspension
Suspension adalah proses perijinan yang diajukan karyawan kepada pihak manajemen universitas dikarena sakit. Ada 4 kategori suspense:
a. Suspensi pertama
Suspensi pertama ditujukan kepada karyawan yang tidak masuk kerja selama kurang dari 3 bulan. Pada kategori ini gaji karyawan tetap dibayar penuh (100%).
b. Suspensi kedua
Suspensi kedua ditujukan kepada karyawan yang tidak masuk kerja selama lebih dari 3 bulan dan kurang dari 6 bulan. Pada kategori ini gaji karyawan yang dibayarkan akan dipotong 25%.
c. Suspensi ketiga
Suspensi ketiga ditujukan kepada karyawan yang tidak masuk kerja selama lebih dari 6 bulan dan kurang dari 9 bulan. Pada kategori ini gaji karyawan yang dibayarkan akan dipotong 50%.
d. Suspensi keempat
Suspensi pertama ditujukan kepada karyawan yang tidak masuk kerja selama lebih dari 9 bulan. Pada kategori ini gaji karyawan yang dibayarkan akan dipotong 75%.
19. Return From Suspension
Proses ini adalah proses tambahan yang dilakukan untuk mengakhiri masa suspensi karyawan dan mengembalikan status kontrak karyawan, jika karyawan permanen maka dari suspension menjadi permanen, dan jika karyawan kontrak maka dari suspension menjadi kontrak.
20. End of probation
Proses ini dilakukan untuk mengakhiri masa percobaan calon karyawan tetap yang gagal melewati masa percobaan yang diberikan perusahaan.
21. Resignation
Resignation adalah proses pengunduran diri yang dilakukan karyawan untuk berhenti kerja dari perusahaan.
22. Retirement
Retirement adalah proses penghentian kesepakatan kerja untuk karyawan yang pensiun.
23. Lay off
Lay off adalah proses pemecatan karyawan yang dilakukan pihak manajemen universitas karena adanya pelanggaran yang dilakukan karyawan atau hal-hal lain yang menyebabkan perusahaan ingin memutuskan hubungan kerja.
24. End of Contract
End of Contract adalah proses penghentian kesepakatan kerja akibat masa kontrak kerja yang telah berakhir.

Pada intinya, proses di atas secara umum dapat berlaku bagi tiap manajemen universitas maupun untuk institusi lainnya walau tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang berbeda dalam pengelolaan SDM yang dilakukan karena harus didasarkan budaya manajemen universitas, kebutuhan, dsb. Salah satu hal yang mungkin berbeda adalah masa kontrak yang diberikan tiap universitas. Ada beberapa universitas yang mengikat kontrak minimal 2 tahun dan untuk memperpanjang kontrak minimal adalah 1 tahun, dan lain lainnya. Karenanya masa jangka kontrak yang dipaparkan di atas tidaklah bersifat mutlak.

Modul HCM di SAP tidak hanya memberikan kemudahan untuk pembagian kerja, penggajian, recruitment, dan lainnya. Namun, modul HCM dari SAP juga memberikan sebuah ruang bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi dengan sistem lainnya yang mungkin digunakan oleh pihak universitas. Sebagai contoh: Universitas A yang menggunakan sistem absensi yang dikembangkan sendiri oleh pihak universitas. Tidak menutup kemungkinan bagi pihak universitas A untuk melakukan integrasi dengan modul HCM yang digunakan karena SAP memang memberikan kapasitas tersebut bagi klien yang menggunakannya produknya. Dengan integrasi yang dilakukan, Universitas A dapat memantau jadwal absen seluruh karyawan termasuk dosen, nantinya data tersebut dapat digunakan Universitas A untuk mengatur payroll yang tepat bagi masing-masing individu.

Ini hanya salah satu contoh kecil untuk menunjukkan integrasi yang diberikan modul HCM dari SAP bagi universitas. Tidak memungkinkan bagi Universtias untuk menggunakan modul lainnya karena proses bisnis yang berjalan di universitas berbeda dan tidak sesuai dijalankan dengan best-practices yang ditawarkan oleh SAP.

3.3 Manfaat Human Capital Management

Biaya pengembangan yang nantinya akan dikeluarkan oleh universitas selayaknya memiliki manfaat yang memberikan kontribusi untuk universitas. Oleh karena itu, sebelum pihak manajemen mengambil keputusan mengenai implementasi SAP HCM ini, mereka perlu mengetahui manfaat apa saja yang akan didapatkan dari biaya investasi yang akan mereka keluarkan. Manfaat yang akan didapatkan akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tangible benefits dan intangible benefits. Tangible benefit tidak
akan dijelaskan dalam bentuk kuantitatif. Kedua jenis benefit ini akandijelaskan dalam bentuk data kualitatif berupa penjelasan-penjelasan yang deskriptif.

• Tangible Benefit (manfaat yang bisa di hitung)

1. Proses Perekrutan Semakin Cepat
Perekrutan karyawan eksternal menjadi lebih cepat karena dengan modul HCM proses awal sampai akhir perekrutan berjalan secara berturut-turut dan memungkinkan Bagian Perekrutan untuk tidak lagi memasukkan data berkali-kali dalam setiap aktivitas perekrutan.

2. Penghematan kertas
Kertas menjadi sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan ketika suatu sistem bisa mengintegerasikan satu bagian dengan bagian lain sehingga proses pencetakan atau fotokopi yang menggunakan banyak kertas dapat dikurangi. Mengurangi segala bentuk data yang masih bersifat paper-based dapat meningkatkan kualitas kerja perusahaan.

3. Peningkatan karyawan eksternal
Pada setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang outsourcing, tentu sangat mengharapkan pengelolaan karyawan eksternal yang lebih banyak lagi untuk disalurkan karena salah satu benefit dari HCM ini adalah mempercepat proses perekrutan karyawan.

4. Penghematan uang lembur
Dengan SAP HCM, karyawan internal akan bekerja dengan lebih produktif sehingga perusahaan pun akan lebih menghemat uang lembur untuk karyawan internal yang sebelumnya bekerja tanpa dukungan sistem yang cukup untuk mengelola data dengan lebih cepat.

5. Pengurangan karyawan internal
Pada setiap perusahaan yang mengimplementasikan SAP HCM ini akan dapat mengurangi jumlah karyawan internalnya. Karena jika satu orang karyawan internal di satu bagian saja sudah bisa bekerja lebih produktif dengan HCM, maka tidak akan memerlukan terlalu banyak karyawan internal.

6. Peningkatan pendapatan
Dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan karyawan eksternal yang disalurkan suatu perusahaan (poin ke-2), maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah
pendapatan yang didapatkan dari klien sehingga pendapatan akan lebih meningkat dari sebelumnya.

• Intangible Benefit (manfaat yang tidak bisa di hitung)
1. Peningkatan kepuasan klien
Jika semua permintaan tenaga kerja dari klien dapat cepat diproses oleh Suatu perusahaan melalui proses perekrutan dengan HCM, maka klien akan merasa puas dan tidak menunggu terlalu lama untuk mengisi jobdesk di perusahaan mereka.

2. Efisiensi waktu
Efisiensi waktu ini terkait pula dengan penghematan upah lembur dan juga efisiensi proses kerja yang dibutuhkan karyawan internal dalam penyaluran karyawan eksternal, dari mulai proses perekrutan sampai penggajian.

3. Peningkatan proses pengambilan keputusan
Modul HCM ini akan mendukung proses pengambilan keputusan pihak manajemen dengan lebih efektif dan efisien. Karena informasi yang didapatkan aken lebih real time.

4. Reputasi perusahaan menjadi lebih baik
SAP HCM bukan hanya memberikan benefit dari segi internal perusahaan itu sendiri, tetapi juga benefit tentang bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif dengan perusahaan lain yang sejenis.

5. Penurunan tingkat error
Informasi akurat yang dihasilkan dengan modul HCM akan sangat membantu perusahaan dalam mengurangi kesalahan-kesalahan yang belum akurat, misalnya kesalahan proses penggajian.

6. Peningkatan kualitas informasi
Kualitas informasi yang didapatkan di satu bagian tetap terjaga karena HCM memungkinkan integrasi antara bagian-bagian yang saling terkait, sehingga pengiriman informasi tersebut menjadi lebih cepat dan akurat.
BAB 4
PENUTUP

Sistem informasi yang saling terintegrasi antar unit satu dengan unit lainnya menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting dalam sebuah universitas.Integrasi antar system universitas mempermudah pengumpulan dan pemanfaatan data secara menyeluruh dalam sebuah universitas itu sendiri.
Pengelolaan sumber daya manusia menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting dalam sebuah universitas, oleh karena itu Human Capital Management (HCM) sangat membantu universitas yang terkait dalam pengelolaan data karyawan secara real time seperti pengelolaan data pribadi, absensi, pelatihan dan pengelolaan gaji.
ERP (Enterprise Resource Planning) merupakan suatu konsep system informasi yang dapat membantu perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh area bisnis perusahaan dalam satu sistem informasi yang dapat diandalkan, serta membuat sistem perusahaan menjadi real-time dan lebih transparan.Dengan pemanfaatan konsep ERP khususnya pada modul Human Capital Management (HCM)membantu perusahaan mengintegrasikan data yang berhubungan dengan sumber daya yang ada dalam sebuah universitas.
Human Capital Management (HCM) merupakan upaya untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan manusia untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi secara kinerja, Human Capital Management (HCM) juga dapat menciptakan nilai melalui orang dan merupakan filosofi pebangunan manusia
Dengan menerapkan konsep ERP dalam sebuah universitas khususnya modul Human Capital Management (HCM) dapat memaksimalkan pengelolaan data sumber daya manusia yang ada dalam universitas itu sendiri, universitas dapat menggunakana sumber daya manusia secara efektif dan effisien yang ada dalam sebuah universitas.

DAFTAR PUSTAKA
Bedell, Michael D, et al. (2007). Enterprise Resource Planning in The Human Resource Classroom. Journal of Management Education , 43-63.
Chatzkel , J.L. Human Capital: TheRules of Engagement are Changing.
Lifelong Learning in Europe, 2004. p.139
Columbus, L. (2013, May 12). 2013 ERP Market Shares Update: SAP Sodifies Market Leadership. Dipetik February 28, 2014, dari www.forbes.com: http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/05/12/2013-erp-market-share- update-sap-solidifies-market-leadership/
Kearns, P. Human Capital Management. Reed Business Information. Sutton. Surrey. 2005.
Martens, China, Paul D.Hamerman, Connie Moore, Andrew Magarie. (2011, May 2). The State of ERP in 2011: Customers Have More Options In Spite of Market Consolidation. Dipetik February 28, 2014, dari www.forrester.com: http://www.forrester.com/The+State+Of+ERP+In+2011+Customers+Have+More+Op tions+In+Spite+Of+Market+Consolidation/fulltext/-/E-RES55901
Mayo, A.2000. “The Role of Employee Development in the Growth of Intellectual Capital”, Personal Review, Vol. 29, No. 4.http ://www.emerald-library.com

O’Brien, J. & Marakas, G.M. (2008).Management Informasion Systems. New York : McGraw-Hill Irwin.

O’Leary, D. E. (2004). Enterprise Resource Planning (ERP) Systems : An Empirical Analysis of Benefit. Journal of Emerging Technologies in Accounting , 63-72.
Pollock Neil, Jack Cornford. (t.thn.). ERP System and The University as a “Unique” Organization. Information Technology and People, 1-28.
Rachmawati, D., & F. Wulani. 2004. “Human Capital dan Kinerja Daerah : Studi Kasus di Jawa Timur”, Penelitian APTIK, April : 1-73

Satzinger, J.W., Jackson, R.B., Burd, S.D. (2010). Systems Analysis and Design in a Changing World. 5th Edition.Boston : Course Technology.

Hidayat, Stella Leonita, Everline Widjaja, & Vera. 2010. “Analisa Kelayakan Rencana Implementasi Sistem dan Teknologi Informasi Terintegrasi dengan Menggunakan Metode Information Economics(Studi Kasus: SAP Modul Human Capital Management pada Divisi Human Resource di PT. Bank Sinarmas)”. http://library.binus.ac.id/Collections/ethesis_detail/2010-1-00522-SI, 26 Februari 2014.

SAP. 2006. “SAP01 Fundamentals”. Course Q2.
WIjaya, Diana Tjitra Sukma, Sri Soerianingsih Soerjjansyah, Monica Corina. 2013. “Pengujian Sistem ERP Berbasis SAP Modul Human Capital Management pada Sinarmas Land”. http://library.binus.ac.id/Collections/ethesis_detail/2013-1-00021-SI, 28 Februari 2014.

LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
Nama : Arni Virani
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Juli 1993
Alamat : Interkota blok A5 no. 11, Cengkareng, Jakarta Barat
No. Telepon : 08197670261
Email : ni.arnie@live.com
Jenis Kelamin : Wanita
Riwayat Pendidikan :
2011-sekarang Sistem Informasi
School of Information System, BINUS University
2008-2011 SMA Tarsisius 1
2005-2008 SMP Vianney
1999-2005 SD Vianney
1996-1999 TK Damai

Pengalaman Kerja :
2011 Sales Promotion Antivirus, Softlenses, MasterCard.
2012 PIC Mid-Year Gathering Novartis
2013 Volunteer untuk SUA Jakarta

RIWAYAT HIDUP
Nama : David Santoso
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Juni 1993
Alamat : Jl. Taman Meruya Ilir Blok I2 No.24, Jakarta Barat 11620
No. Telepon : 08988246820
Email : Santosodavid93@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki – laki
Riwayat Pendidikan :
2011-sekarang Sistem Informasi
Peminatan : ERP
School of Information System, BINUS University
2008-2011 SMA SMA Pelita 2
2005-2008 SMP SMA Pelita 2
1999-2005 SD SMA Pelita 2
1996-1999 TK SMA Pelita 2

Pengalaman Kerja :
2011 – Sales Promotion PT. Unilever Indonesia
– Credit Card Sales Marketting of PT.UOB Buana Indonesia
2012 Liaison Officer of Asean English Olympic by BNEC

RIWAYAT HIDUP
Nama : Hendy Salim
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 4 maret 1992
Alamat : Jl. Haji taisir no 5, Jakarta Barat
No. Telepon : 087899844883
Email : hendisalim21@yahoo.com
Jenis Kelamin : Laki – laki
Riwayat Pendidikan :
2011-sekarang Sistem Informasi
Peminatan : ERP
School of Information System, BINUS University
2008-2011 SMA Immanuel Bandar Lampung
2005-2008 SMP Immanuel Bandar Lampung
1999-2005 SD Immanuel Bandar Lampung
1996-1999 TK Immanuel Bandar Lampung

Pengalaman Kerja : –

RIWAYAT HIDUP
Nama : Rendy Rinaldo
Tempat, TanggalLahir : Tanjungpinang, 12 Juni 1993
Alamat : Gg. Keluarga No. 39 B, Kemanggisan, Jakarta Barat 11480
No. Telepon : 083873373828
Email : rendyrinaldo77@gmail.com
JenisKelamin : Laki – laki
RiwayatPendidikan :
2011-sekarang Sistem Informasi
Peminatan : ERP
School of Information System, BINUS University
2008-2011 SMAN 1 Tanjungpinang
2005-2008 SMPN 1 Tanjungpinang
1999-2005 SD Katolik
1996-1999 TK Djuwita

PengalamanKerja :
2013 Translator / Interpreter untuk Tech In Asia
2013 Volunteer untuk Startup Asia Jakarta
2012 – 2013 Tutor untuk kelas TOEFL dan PSP (Public Speaking and Performance)
2012 & 2013 Panitia di Binus Online Job Expo 2012 dan 2013

RIWAYAT HIDUP
Nama : Jennifer Pauling
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 11 November 1993
Alamat : Jl. 21 No.12 B RT01 RW08 Teluk Gong, Jakarta Utara 14450
No. Telepon : 083893953885
Email : jenniferpauling11@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Riwayat Pendidikan :
2011-sekarang Sistem Informasi
Peminatan : ERP
School of Information System, BINUS University
2008-2011 SMA Negeri 1 Tanjungpinang
2005-2008 SMP Negeri 5 Tanjungpinang
1999-2005 SD Swasta Katolik Tanajungpinang
1996-1999 TK Djuwita Tanjungpinang

Pengalaman Kerja :
2011-now – Math, Physics, and Chemistry Teacher at Proverbs Course
2012-now – Duta Binusian as Mentor in BINUS Student Learning Community (BSLC)
– English TOEFL Intermediate One Tutor in Bina Nusantara English Club (BNEC)

RIWAYAT HIDUP
Nama : Toni Sugino
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 20 Juni 1993
Alamat : Jl. Batusari Raya No.80, Palmerah, Jakarta Barat
No. Telepon : 089602466815
Email : toni_sho@ymail.com
Jenis Kelamin : Laki – laki
Riwayat Pendidikan :
2011-sekarang Sistem Informasi
Peminatan : ERP
School of Information System, BINUS University
2008-2011 SMA Gembala Baik
2005-2008 SMP Gembala Baik
1999-2005 SD Gembala Baik
1996-1999 TK Gembala Baik

Pengalaman Kerja :
2013 Translator / Interpreter for Tech In Asia
2013 Liaison Officer / Volunteer for Startup Asia Jakarta